"Akibat putusan tersebut, Tropical Coastland harus memohon kembali statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres), bukan sekadar SK Menteri," ujar Bestari.
PSI Tegaskan Proses Hukum, Bukan Politik
Bestari Barus menegaskan bahwa langkah ini murni merupakan proses hukum dan administratif yang harus dipatuhi. Ia mengimbau agar hal ini tidak dijadikan alat untuk membangun narasi politik yang menyesatkan masyarakat.
Secara khusus, PSI meminta agar tidak ada asumsi yang menghubungkan keputusan ini dengan hubungan antara mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.
"Media massa, dalam hal ini Kompas, diharapkan dapat mencerdaskan publik. Jangan membuat asumsi-asumsi yang seolah-olah Pak Jokowi ditinggal Pak Prabowo. Ini luar biasa," tandas Bestari menutup pernyataannya.
Artikel Terkait
Indro Tjahyono Bongkar Alasan Gibran Harus Dimakzulkan: Syarat Usia dan Ijazah SD Bermasalah!
Prabowo: Indonesia Butuh Pemimpin yang Ramah, Bukan Penurut!
Bahlil Cs Bikin Kinerja Terburuk Sejak Prabowo-Gibran Memerintah?
Mengapa Menteri Hukum Supratman Didesak untuk Dievaluasi?