MURIANETWORK.COM - Jauh sebelum ditunjuk sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal kondisi ekonomi Indonesia.
Termasuk, resesi ekonomi yang terjadi pada bulan Februari 2025 lalu.
Ketika itu, dirinya yang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ikut pusing melihat semakin kendornya grafik likuiditas nasional.
Tak bisa berbuat banyak, Purbaya yang masih berada di barisan belakang pejuang ekonomi tidak bisa berbuat banyak.
Sementara, ekonomi yang terus memburuk membuatnya khawatir.
Suaranya tak bisa didengar, dirinya pun memutuskan bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah.
Dirinya pun mendapatkan informasi mengejutan usai bertemu dengan Jokowi ketika itu.
Kisah pertemuannya dengan Jokowi itu disampaikan Purbaya Ketika menghadiri Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8 persen yang digelar di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (11/9/2025).
Dalam kesempatan itu, dirinya memaparkan data perkembangan ekonomi nasional dari era Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden RI, Jokowi.
Purbaya mengungkapkan, perkembangan ekonomi bangsa selama dua dekade terakhir merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam pengelolaan ekonomi bangsa ke depannya.
Dalam paparannya bertajuk 'Peningkatan likuiditas yang masuk ke dalam perekonomian yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional' itu, Purbaya menyebutkan sejumlah periode ekonomi Indonesia terperuk hingga titik terendah.
Satu di antaranya adalah bulan Februari-Maret 2020, tepat ketika dunia dilanda Covid-19.
Ketika itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus hingga 15 persen.
Diketahui, Ketika itu, pemerintahan Jokowi melalui Menkeu Sri Mulyani merancang 3 strategi Utama.
Antara lain, penguatan neraca perdagangan melalui peningkatan ekspor dan pengurangan impor.
Kemudian penguatan permintaan domestik dengan meningkatkan konsumsi masyarakat.
Terakhir, transformasi struktural melalui hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta transformasi sektor pertanian dan jasa.
Langkah-langkah ini didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter, seperti subsidi bunga kredit, penempatan dana di perbankan, program Kartu Prakerja, serta dukungan terhadap UMKM dan investasi.
Penempatan dana di perbankan saat itu mirip seperti kebijakannya baru-baru ini, yakni mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) kepada Perbankan.
"Di sini posisi uang saat itu, di bulan Februari-Maret (2020) ya, ini minus 15 persen, hampir kita hancur. Kita paksa naikin (penempatan dana di perbankan). Ini gak ada BI kan ya? Gak ada ya? Maaf kalau ini?" ungkapnya disambut tawa.
"Kita paksa dari istana (kebijakan Menkeu) supaya uang masuk ke sana (perbankan), Ini masih gak cukup. Di sini kita paksa fiskal gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin," bebernya.
"Hari ini efektif, Gelontorkan uang, 'Uang kamu jangan taruh di bank sentral, Taruh di sistem ekonomi'. Akibatnya ekonomi Pertumbuhannya seperti ini, kredit tumbuh lagi, Kita recover," ujarnya menunjuk kenaikan tajam selama periode Agustus 2021-Agustus 2023.
Kritik Rocky Gerung
Dalam kesempatan bersamaan, Purbaya menganulir pernyataan Pengamat Politik, Filsuf sekaligus Akademisi, Rocky Gerung.
Pernyataan mengenai Jokowi yang tak berbuat apa-apa ketika Indonesia berkali-kali dihantam resesi.
"Saya mau ngeritik Pak Rocky Gurung sedikit, Dia suka ngelebekin Jokowi gak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan (politik) dia berkuasa, di sini (ekonomi) saya berkuasa," ujarnya di sambut tawa.
"Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden sampai ke sana," ujarnya menujuk grafik peningkatan likuiditas yang naik signifikan dari periode Agustus 2021-Agustus 2023.
"Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih," bangga Purbaya disambut kembali tepuk tangan dan tawa.
Meski kebijakan penempatan dana di perbankan berbuah baik, Jokowi melalui Sri Mulyani katanya menarik kebijakan kembali.
Imbasnya, ekonomi Indonesia kembali merosot tajam hingga mengalami fluktuasi hingga defisit selama periode Agustus 2023-Agustus 2024.
"Tapi setelah itu, gak lama setelah itu, diturunkan lagi (penempatan dana di perbankan)seperti ini," ungkapnya menujuk penurunan grafik.
"Ini yang anda rasakan tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu ekonomi susah lagi. Keluarlah (tagar) Indonesia Suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya," bebernya.
Merujuk data yang terhimpun, dirinya meminta Rocky Gerung Kembali belajar tentang ekonomi lagi.
"Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak," imbuh Purbaya seraya tertawa.
"Gue seneng bisa ngeledek dia di sini," ujarnya lagi sembari tertawa.
Purbaya Menghadap Jokowi
Meski ada perubahan ke arah positif, Purbaya menyebutkan resesi yang terjadi sejak Agustus 2023 itu katanya terus bergulir sepanjang tahun 2024 hingga Februari 2025.
"Kemaren sampai April 2024 sudah membaik, makanya saya bilang, 'Ekonomi bagus, gak usah takut'. Tapi abis itu dibunuh ke sini (Agustus 2024), sampai ke sini (Februari 2025). Jadi sudah dibunuh lagi ekonominya," bebernya.
"Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan-pemecatan pegawai kan pasti, rakyat hidupnya makin susah dan kita gak peduli. Waktu itu ya Gak terlalu peduli Turunlah ke jalan masyarakat kita," bebernya.
"Itu expected (yang diharapkan) saya," ujarnya.
"Kalau ekonom seperti saya melihatnya itu, ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatohnya kalau gak cepet-cepet diperbaiki," jelasnya.
Melihat neraca ekonomi yang terus anjlok, dirinya mencoba mengambil sikap.
Namun, karena masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dirinya tidak bisa berbuat banyak.
Apalagi diakuinya, ketika bulan Februari 2025, Purbaya mengaku belum dikenal dekat oleh Prabowo Subianto, Presiden RI terpilih.
Dengan perasaan gusar, dirinya kemudian menghadap Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
"Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu, Saya mau kasih tau takut, Saya di LPS gak boleh ngomong begini-begini, Kalau saya sekarang di keuangan bolehlah. Karena kalau LPS tunggu di belakang Gak bisa masuk ke depan," ujarnya.
"Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat, saya ke tempatnya Pak Jokowi, 'Pak Jokowi Ini ekonomi mau hancur bentar lagi, bantu gak Pak?'," beber Purbaya menirukan kalimatnya kepada Jokowi.
"Saya juga takut, saya gak punya temen, Pak Jokowi udah pensiun kan, Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. 'Pak Jokowi Bantu gak?'," ujarnya menirukan lagi.
Jokowi yang mengetahui kabar ekonomi terpuruk, memerintahkan kepadanya untuk segera membantu.
Mendapatkan 'restu', Purbaya pun bergerilya menyebarkan informasi soal ekonomi bangsa yang di ujung kehancuran.
"Dia bilang, 'Bantu!'. Lalu saya berani ke sana-sini, coba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian," tambahnya.
"Tapi ini jatuhnya begini (Februari 2025), kita gak usah takut. Ini di bawah Kendali kita 100 persen. Jadi saya bilang, selalu saya bilang Kita gak usah takut global dan lain-lain, Kita cukup kuat, domestiknya gede, ergantung kebijakan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang 'Nasib kita di tangan kita sendiri'," tutupnya.
Penempatan Dana di Perbankan
Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengguyur dana untuk didepositokan ke perbankan Rp 200 triliun.
Purbaya mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak," ujar Purbaya saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Purbaya menjelaskan, dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dirut Perbankan Tepok Jidat
Dikutip dari Kompas.com, Purbaya mengungkapkan para direktur utama (Dirut) perbankan pusing usai menerima gelontoran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun.
Hal ini disampaikan Purbaya saat menjawab kemungkinan pemerintah menambah deposito di perbankan, setelah mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara.
"(Kalau menambah deposito di perbankan), nanti kita lihat kondisinya. Sekarang saja sudah pusing, lu minta nambah. Lu ngomong ke dirut bank deh, dia sudah pusing, 'aduh dikasih duit banyak nih, aduh'," kata Purbaya seraya menepuk telapak tangan ke kening, mempraktikkan para Dirut bank pusing, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ia pun bercerita, bank-bank milik pemerintah mulanya enggan menerima dana sebanyak itu.
Bahkan, terdapat bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp 7 triliun.
Namun, Purbaya menolaknya.
"Tahu tidak, waktu saya mau salurin Rp 200 triliun banknya bilang apa? 'Saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun'. Saya bilang enak saja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir," jelas Purbaya.
Lebih lanjut Purbaya memastikan, deposito itu pun tidak akan ditarik pemerintah dalam enam bulan ke depan.
Pasalnya kata Purbaya, cadangan dana pemerintah yang disimpan di bank sentral biasanya jauh lebih besar sehingga tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara/APBN.
"Kalau Rp 200 triliun saja (yang dialihkan ke Bank Himbara) tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam arti saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk pembiayaan program pembangunan yang lain," tandas Purbaya.
Sumber: Wartakota
Artikel Terkait
Prabowo Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi, Bobby Nasution Bangun Kekuatan Baru!
Sinyal Kuat Mahfud MD Masuk Kabinet Prabowo? Kepala Bappisus Ungkap Info Terbaru Ini!
UPDATE! KPU Batalkan Aturan, Ijazah Capres-Cawapres Kini Bukan Dokumen Rahasia
Selain Ijazah, Laporan Harta Kekayaan LHKPN Capres dan Cawapres Juga Dirahasiakan KPU, Biar Apa?