Dia mengisyaratkan PKS bakal meninggalkan Anies jika eks Gubernur DKI Jakarta itu belum juga berhasil mendapatkan rekan koalisi.
"Baik pak Anies dan PKS, jadi batas waktu itu kita menentukan sikap untuk dapat teman koalisi atau tidak. Kalau sudah mentok ya kita gak mungkin mencalonkan, kalau kita tidak mencalonkan kita akan kena sanksi," kata Khoirudin di DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).
Khoirudin menyebutkan, saat ini PKS terus berupaya untuk menemukan teman koalisi hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Dia mewanti-wanti PKS tidak bisa berlayar jika belum juga bekerja sama dengan parpol lain jelang menit-menit akhir pendaftaran.
"Jadi ada batas waktu, limit waktu yang jadi perhatian kita bersama. Seandainya kita tidak ada teman koalisi kita akan baru berpikir untuk bisa tentu DPW DKI Jakarta akan bersurat ya, menyampaikan kepada DPP apa hasil dialog kita komunikasi dengan banyak partai," kata dia.
Peluang PKS maju di Pilkada Jakarta semakin terdesak dengan kehadiran Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Rekan-rekannya, yakni Partai NasDem dan PKB diperkirakan akan gabung ke KIM sehingga menyisakan PKS sebagai satu-satunya partai yang mendukung Anies Baswedan.
Posisi Anies yang bukan kader partai menurunkan nilai tawar PKS jika berkoalisi dengan PDIP. Pasalnya, andaikata PDIP mau berkoalisi, tentu PKS tidak bisa menempatkan kadernya sebagai pendamping Anies Baswedan.
Kondisi ini tentu akan memaksa PKS untuk mengocok ulang, berhitung-hitung merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Apalagi, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad sudah membuka peluang untuk memberikan posisi cawagub Jakarta ke partai yang baru akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Artikel Terkait
DPR Dapat Rp702 Juta Buat Libur, Ternyata Ini yang Bikin Mereka Rela Tunjangan Rumah Dihapus!
Prabowo vs Geng Solo: Benarkah Rakyat Sudah Muak dengan Para Pejabat?
Prof Ikbar Bongkar Bahaya Legacy Jokowi: Orang Tak Lulus SMP Bisa Jadi Wapres!
Ijazah Jokowi & Gibran Palsu? Iwan Fals Bongkar Fakta Mengejutkan!