MURIANETWORK.COM -Presiden Joko Widodo merupakan tokoh yang harus bertanggung jawab dengan menegur Menteri BUMN Erick Thohir atas kondisi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang terlilit utang jumbo sebesar Rp82 triliun.
Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons komisaris dan direksi Waskita Karya yang malah menikmati remunerasi miliaran rupiah di tengah utang besar.
"Presiden harus bertanggungjawab dan menegur Menteri BUMN," kata Hari kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (4/8).
Namun demikian, menurut Hari, Presiden Jokowi tidak berani melakukan evaluasi di sisa akhir jabatannya.
Artikel Terkait
Partai Baru dan Polemik Ideologi: Antara Pragmatisme dan Representasi
Pertemuan Solo dan SP3 Ijazah: Kompromi Politik Jelang 2029?
SBY Beri Peringatan: Dunia Berdiri di Ambang Prahara Besar
Gerakan Rakyat Resmi Usung Anies Baswedan, Siapkan Partai Politik untuk 2026