PKB dan Gerindra Sepakati Usulan Pilkala Lewat DPRD

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, kembali menegaskan sikap partainya. Ia menyatakan dukungan PKB terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, ini bukan hal baru. "PKB sudah lama mengusulkan itu," ucap Cak Imin, Senin (29/12).

"Itu sikap PKB sejak lama," tegasnya.

Wacana ini memang sedang hangat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sudah melontarkan ide serupa. Itu ia sampaikan dalam pidato di acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12) lalu. Prabowo punya alasan: ia menilai Pilkada langsung selama ini boros anggaran dan kurang efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo kala itu.

Nah, Cak Imin rupanya sepakat. Baginya, usulan ini bukan cuma soal efisiensi anggaran belaka. Ia melihatnya sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

"Ya tentu ini bagian dari evaluasi yang terus kita dalami. Saya secara prinsip setuju karena itu efisien dan melaksanakan sila kelima, dari musyawarah mufakat untuk demokrasi kita," ujar Cak Imin usai bertemu kader PKB terpilih di Semarang, Minggu (15/12).

Ia tak menampik bahwa wacana ini menuai pro dan kontra. Banyak yang khawatir ini bisa merusak demokrasi. Namun, Cak Imin punya pandangan lain. Dari pengalamannya, pemilihan langsung justru proses yang sangat melelahkan.

"Iya demokrasi prosedural karena kita sudah coba berapa kali nih 6 kali pemilihan langsung yang melelahkan," katanya.

Dukungan juga datang dari kubu Gerindra.

Partai pimpinan Prabowo ini secara resmi mendukung mekanisme pemilihan lewat DPRD. Sekjen Gerindra, Sugiono, berargumen bahwa cara ini jauh lebih efisien. Bukan cuma soal biaya, tapi juga waktu penjaringan kandidat dan pelaksanaannya.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” jelas Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12).

Pendapat serupa diungkapkan Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi. Menurut Pras, sudah saatnya ada keberanian untuk mengubah sistem jika dampak negatifnya dinilai terlalu besar. Ongkos politik yang membengkak dalam Pilkada langsung jadi salah satu sorotan utamanya.

"Tetapi kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya," ujar Pras di Jakarta Timur, Senin (29/12).

Jadi, wacananya terus bergulir. Dukungan dari dua partai besar ini jelas memberi bobot tersendiri. Tinggal menunggu respons dari pihak-pihak lain, dan tentu saja, publik luas.