Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8% dalam Lima Tahun, Andalkan Industri dan Daya Saing

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan. Target ambisius ini akan digenjot melalui peningkatan produktivitas, penguatan daya saing industri, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Langkah ini diambil di tengah dinamika rantai pasok global yang menuntut penerapan standar bisnis bertanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Fondasi Pertumbuhan dan Target Jangka Menengah

Optimisme pemerintah berangkat dari capaian ekonomi sepanjang 2025 yang tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan ini dianggap sebagai fondasi kokoh untuk transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai kunci pencapaian target jangka menengah tersebut.

“Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang. Untuk mencapainya, kita perlu mendorong produktivitas nasional melalui pertumbuhan industri dan penyiapan tenaga kerja yang kompeten, termasuk di sektor elektronik sebagai salah satu industri unggulan dalam Making Indonesia 4.0,” jelas Airlangga dalam sebuah kesempatan, Kamis (12 Februari 2026).

Kontribusi dan Strategi Penguatan Sektor Elektronik

Sektor elektronik menjadi salah satu pilar penting dalam strategi ini. Data hingga triwulan IV 2025 menunjukkan, sektor ini menyumbang sekitar 1,6 persen terhadap total PDB nasional dengan pertumbuhan tahunan mencapai 4,13 persen. Pemerintah mendorong agar industri elektronik tidak hanya berinovasi, tetapi juga semakin terintegrasi dalam Rantai Nilai Global (Global Value Chain/GVC).

Integrasi yang mulus ke dalam pasar dunia, bagaimanapun, harus diimbangi dengan peningkatan standar ketenagakerjaan dan tata kelola industri. Di sinilah penerapan prinsip-prinsip bisnis bertanggung jawab (Responsible Business Conduct/RBC) dan uji tuntas hak asasi manusia (Human Rights Due Diligence/HRDD) menjadi faktor penentu daya saing.