Wamenkeu Nilai Penyaluran UMi di Solo Masih Terlalu Kecil

Angka itu masih terasa kecil. Di Kota Surakarta, yang dikenal sebagai pusat ekonomi dan budaya di Jawa Tengah, penerima pembiayaan Ultra Mikro (UMi) baru menyentuh 25 ribu debitur. Padahal, program yang disalurkan lewat Lembaga Keuangan Bukan Bank ini dirancang khusus untuk para pelaku usaha mikro yang belum tersentuh perbankan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tak menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, untuk kota sekaliber Solo, capaian itu belum optimal. “Saya tadi waktu dengar angka 25 ribu penerima UMi atau debitur, saya rasa untuk kaliber kota Solo harusnya bisa lebih besar,” ujarnya.

“Terlalu kecil menurut saya 25 ribu itu untuk kaliber kota sebesar Surakarta.”

Pernyataan itu disampaikannya langsung di hadapan Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, dalam sebuah kunjungan kerja Kamis lalu. Suahasil mendorong agar Pemkot Solo lebih aktif berkoordinasi dengan lembaga penyalur, termasuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah Kemenkeu. Pemetaan pelaku usaha mikro oleh dinas terkait di daerah dinilainya akan membuat penyaluran dana jadi lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, ada kabar baik soal skema ini: bunganya memang sengaja dibuat ringan. PIP menyalurkan dana ke perusahaan penyalur dengan margin sangat rendah, hanya antara 2 sampai 4 persen. “Jadi bunganya murah karena memang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, bukan bunga komersial,” jelas Suahasil.

Namun begitu, dia mengingatkan adanya celah. Lembaga penyalur diperbolehkan menambah margin untuk biaya pendampingan, tapi kenaikannya harus wajar. Suahasil mewanti-wanti, kalau bunga akhirnya mendekati suku bunga komersial bank, ya percuma. Esensi bantuannya hilang.

“Kalau ditambah boleh-boleh aja Bu Wawali, tapi kita berharap kalau ditambah ya jangan sampai setinggi bunga bank,” tegasnya.

“Karena kalau enggak (rendah) ya minjam ke bank saja.”

Selain membahas pembiayaan UMi, kunjungan kerja itu juga dimanfaatkan Suahasil untuk turun langsung melihat hasil program perumahan. Dia meninjau pembangunan rumah layak huni di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, yang dananya berasal dari program TJSL Kementerian Keuangan. Sebuah upaya lain untuk menguatkan fondasi ekonomi dari akar rumput.