Presiden Lee Usulkan 3 Desember Jadi Hari Libur Nasional, Peringatan Kemenangan Damai Rakyat Atas Kudeta

Udara pagi di Seoul terasa berbeda pada peringatan satu tahun darurat militer itu. Presiden Lee Jae Myung berdiri untuk menyampaikan pidato yang sarat makna, mengenang krisis politik hebat yang mengguncang negara. Ia mengumumkan rencana menetapkan tanggal 3 Desember sebagai "Hari Kedaulatan Rakyat". Ini, katanya, adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi keberanian warga biasa yang mengambil tindakan.

Lee dengan jelas menyampaikan rasa terima kasihnya. Sasaran utamanya adalah rakyat yang, pada malam setelah pengumuman darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol, berbondong-bondong bergerak menuju Gedung Majelis Nasional. Menurut Lee, langkah-langkah krusial seperti pencabutan status darurat dan kepatuhan militer pada otoritas sipil mungkin hanya terwujud berkat gerakan warga itu sendiri.

"Ini belum pernah terjadi di abad ke-21," tegas Lee, mengutip The Korea Times.

Sebuah upaya kudeta loyalis di negara demokrasi maju seperti Republik Korea, dan juga belum ada presedennya dalam sejarah dunia, di mana warga sipil tak bersenjata berhasil menggagalkannya secara damai dan penuh martabat.

Ia melanjutkan, suaranya bergetar penuh keyakinan.

Justru upaya kudeta tanggal 3 Desember itulah yang akhirnya menjadi kesempatan emas. Untuk menunjukkan pada dunia betapa kuatnya semangat demokrasi kita, dan betapa tangguhnya fondasi demokrasi Korea.

Soal hari libur nasional yang diusulkannya, Lee punya alasan kuat. Ia ingin momen bersejarah itu dirayakan sebagai pengingat saat rakyat melawan ketidakadilan dan mengembalikan bangsa ke jalur yang benar, semua dilakukan secara damai dan sah. Baginya, krisis itu harus dikenang sebagai contoh nyata kemenangan warga yang indah, tanpa kekerasan, dan tetap taat pada prosedur hukum.

Agar generasi mendatang tak lupa, penting untuk menetapkan hari ini sebagai hari libur nasional. Ini menandai dimulainya Revolusi Cahaya dan perwujudan sejati kedaulatan rakyat.

Rakyat butuh setidaknya satu hari dalam setahun untuk merenung dan memperbarui komitmen. Saya yakin, hari ini sepenuhnya layak mendapat pengakuan semacam itu.

Namun begitu, Lee tak mau gegabah. Ia menegaskan bahwa penetapan hari libur baru tak bisa ditentukan sepihak oleh pemerintah. "Ini harus melalui proses legislatif di Majelis Nasional. Pada ujungnya, saya yakin keputusan akhir ada di tangan kemauan rakyat," ujarnya.

Lebih jauh, Lee bahkan merasa rakyat Korea Selatan layak diajukan untuk penghargaan Nobel Perdamaian. Alasannya? Mereka berhasil mengatasi krisis demokrasi dengan cara-cara damai yang memukau dunia.

Bayangkan jika rakyat Korea menerima Nobel Perdamaian karena menyelamatkan demokrasi mereka. Itu akan jadi titik balik yang mendalam bagi semua bangsa yang sedang dilanda konflik dan perpecahan.

Bagi Lee, peristiwa ini dampaknya global. Bukan sekadar urusan dalam negeri. "Seperti dilaporkan banyak media internasional, andaikan demokrasi Korea runtuh saat itu, gelombang kemunduran demokrasi akan menyebar ke seluruh Asia dan dunia," paparnya. Ia lalu mengingatkan, secanggih apa pun hukum dan lembaga yang dibangun, tanpa kesiapan warga untuk menegakkannya, semuanya hanya akan jadi cangkang kosong belaka.

Ia kembali memuji rakyatnya. Momen dimana upaya darurat militer digagalkan dan kekuasaan yang dianggap tidak adil digulingkan secara damai, akan tercatat dalam sejarah demokrasi global.

Di akhir pidato, Lee menyentuh proses hukum yang masih berjalan. Penyidikan dan persidangan terkait upaya pemberontakan serta para pelakunya harus terus berlanjut hingga tuntas.

Untuk membangun bangsa dimana mimpi melakukan kudeta tak akan terlintas lagi bangsa di mana kedaulatan rakyat tak pernah terancam kita mutlak butuh persatuan yang adil.

Kalimat penutupnya itu menggantung, mengingatkan semua pihak bahwa perjalanan belum usai.