"Daripada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya. Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dll," papar Mulyanto.
Ia pun menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.
"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dll. Yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan," tuturnya.
"Menjelang purnatugas, mandeg pandhita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time,” demikian Mulyanto.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Megawati Tegaskan Kader PDIP: Bantu Korban Bencana Tanpa Tanya Partai
Dasco Ahmad: Menjembatani Megawati hingga Baasyir Demi Stabilitas 2025
Gelora Bantuan Banjir, Ijeck Justru Dicopot dari Ketua DPD Golkar Sumut
Ijeck Akui Kekecewaan Usai Dicopot dari Ketua Golkar Sumut