"Daripada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya. Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dll," papar Mulyanto.
Ia pun menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.
"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dll. Yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan," tuturnya.
"Menjelang purnatugas, mandeg pandhita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time,” demikian Mulyanto.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Purbaya Tolak Perintah Dedi Mulyadi: Ada yang Ditutupi Anak Buah?
Rocky Gerung Beberkan Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jokowi di Kasus Mark Up Kereta Cepat Whoosh
Bahlul Buka Luka Masa Lalu: Dulu Saya Korban Busung Lapar!
Luhut Bongkar Pasang soal Whoosh, Ini Alasan Pengamat Minta Audit!