Demo di KPK, PP Himmah Minta Mensos Risma Cs Diperiksa

MURIANETWORK.COM -Puluhan kader dan simpatisan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) mendesak KPK memeriksa Menteri Sosial Tri Rismaharini, terkait dugaan korupsi di Kemensos.

Desakan itu disampaikan dengan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).

Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution, mengatakan, ada banyak dugaan KKN di tubuh Kemensos, mulai pengalihan anggaran, pengkondisian paket atau proyek pengadaan, penyaluran bantuan melalui PT Pos, pengangkatan pejabat, serta penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran.

"KPK harus menangkap dan memeriksa Risma Cs. Usut tuntas kasus pengalihan anggaran verifikasi data kemiskinan Rp1,3 triliun tahu anggaran 2021 menjadi kegiatan Pusdatin, dan pengadaan lain yang diduga sarat KKN," kata Razak, saat orasi di atas mobil komando.

Menurutnya, Mensos diduga melakukan perbuatan semena-mena dan melanggar aturan, di mana pengalihan anggaran jumbo Rp1,3 triliun itu tidak direncanakan di Bappenas dan tidak dianggarkan di Kementerian Keuangan.

Selain itu, PP Himmah juga meminta KPK membongkar kasus penyaluran bantuan non tunai melalui PT Pos. Seharusnya bantuan itu disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Ini melanggar ketentuan. Dugaan KKN diperkuat dengan rangkap jabatan Sekjen Robben Rico sebagai Komisaris PT Pos, KPK harus membongkar kasus ini. Jangan tutup mata, bongkar kasus penyaluran bantuan non tunai melalui PT Pos. Periksa Robben Rico. Risma dan Robben Rico diduga KKN sistemik dan terencana terkait penyaluran bantuan melalui PT Pos itu," paparnya.