Megawati, lanjut Ray, juga mengkritik rencana pembengkakan kabinet Prabowo-Gibran atas nama pembangunan. Juga soal langkah polisi yang mulai lebih dekat dengan politik dibandingkan sebagai aparat keamanan yang profesional. Megawati sempat menyebut beberapa lembaga yang dibangun pada masanya menjadi Presiden RI kelima pada 2001-2004, seperti KPK dan MK, tapi dewasa ini justru dilemahkan.
"Dengan sikap ini, tak perlu ada lagi keraguan, PDIP mengoposisi. Dan, putusan ini sangat tepat. Perwujudan dari penghormatan PDIP atas suara rakyat yang memilih mereka. Teguh memegang amanah bagian penting dari menegakan politik bermartabat, nilai yang hampir hilang dalam kultur politik Indonesia saat ini," tutur Ray.
Menurut Ray, posisi PDIP sebagai oposisi itu sekaligus menghidupkan kembali politik, dan demokrasi dianggap terasa kembali bermakna. "Setelah luluh lantak oleh zig zag politisi mengejar kekuasaan atas nama rekonsiliasi, silaturrahmi, atau sederet istilah kamuflase lainnya. Yang pada akhirnya bertujuan saling berbagi kekuasaan, dan emoh jadi di barisan oposisi," ucap Ray.
Sumber: populis
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir