Pengelola kanal YouTube Kajian Online akhirnya angkat bicara. Mereka secara terbuka meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Permintaan maaf ini terkait sejumlah konten yang dianggap kurang profesional dan cenderung tidak berimbang.
Pernyataan itu sendiri diunggah langsung di kanal mereka. Rupanya, pihak pengelola sudah mengambil tindakan dengan menurunkan beberapa video yang bermasalah. Beberapa materi lain juga direvisi, setelah mereka menerima masukan dari berbagai pihak.
"Mengawali video ini saya ingin meminta maaf dan berterima kasih kepada Pak SBY dan juga Partai Demokrat yang sudah memberikan saran pandangannya terkait beberapa konten di kajian online yang perlu mungkin lebih profesional, lebih baik. Dan beberapa yang harus di-take down sudah kita take down,"
Begitu pengakuan pengelola Kajian Online, seperti dikutip Senin lalu, 5 Januari 2025.
Menurut mereka, komunikasi dengan pihak Demokrat berjalan cukup cair. Semuanya berlangsung kekeluargaan, tanpa ada embel-embel tekanan atau ancaman sama sekali. Pertemuan lebih mirip diskusi santai untuk bertukar pikiran soal cara mengelola konten di platform video itu.
Nah, yang menarik, mereka mengaku tidak dilarang untuk membahas kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang melibatkan nama Roy Suryo. Hanya saja, ada permintaan agar penyampaian informasinya lebih mengutamakan kaidah jurnalistik. Intinya, harus netral dan mengurangi narasi-narasi spekulatif yang kerap mewarnai konten YouTube.
"Jadi sekali lagi kepada Pak SBY, kajian online meminta maaf dan saya berjanji akan memperbaiki setiap konten-konten secara lebih profesional, lebih netral kedepannya. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan Demokrat yang memberikan nasehat, memberikan pandangan dan saran untuk Kajian Online,"
Pengelola menegaskan komitmennya itu.
Latar belakang dari permintaan maaf ini sebenarnya sudah bisa ditebak. Sebelumnya, Partai Demokrat memang gerah. Mereka melayangkan somasi ke sejumlah akun media sosial yang dianggap menyebarkan narasi bahwa SBY ada di balik isu ijazah palsu Jokowi.
Dalam somasi yang ditujukan ke sebuah akun TikTok berinisial SWBMP, Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Demokrat menyebut konten tersebut penuh kebohongan.
"Bahwa pernyataan yang ada dalam video tersebut adalah tidak benar, jauh dari suatu kebenaran, merupakan pemberitaan bohong dan/atau fitnah,"
Begitu bunyi surat somasi itu.
Partai itu tidak main-main. Mereka menjabarkan sejumlah pasal yang dilanggar, mulai dari UU Hukum Pidana hingga UU ITE. Menurut Demokrat, pernyataan dalam video itu telah menyesatkan publik dan menimbulkan kegaduhan di internal partai.
"Bahwa pernyataan dalam video dimaksud telah membuat keruh situasi, menyesatkan, mengakibatkan terjadinya keonaran di kalangan masyarakat, pengurus, kader, dan anggota Partai Demokrat. Dan pernyataan dalam video tersebut telah merugikan citra/nama baik Partai Demokrat seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat khususnya,"
Tegas somasi tersebut.
Artikel Terkait
Dudung Bantah Terlibat Susun Pidato Prabowo yang Dikritik Habib Rizieq
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo