Partai Buruh Tolak Keras: Pilkada Langsung Harga Mati, Jangan Korbankan Reformasi

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali mencuat. Tapi bagi Partai Buruh, gagasan itu jelas bukan langkah maju. Mereka menolak mentah-mentat. Bagi mereka, pilkada langsung adalah harga mati, sebuah capaian reformasi yang tak boleh dikorbankan.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bersikukuh. Menurutnya, hanya pemilihan langsung yang bisa disebut sebagai cerminan nyata kedaulatan rakyat. Rakyat, katanya, punya hak dan kemampuan untuk menilai sendiri calon-calon yang ada. Mereka bisa mengakses rekam jejak, menyimak debat, atau sekadar mengamati perilaku kandidat lewat media sosial.

“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” ujarnya, Minggu (4/1/2026).

Di sisi lain, sistem lewat DPRD justru dianggap membuka pintu lebar-lebar untuk politik transaksional. Said Iqbal tak ragu menyebutnya lebih berisiko.

“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” tegasnya.

Ia lalu mengingatkan sejarah. Pilkada langsung, bagi dia, adalah buah perjuangan panjang yang dibayar mahal. Darah rakyat, mahasiswa, dan buruh telah tertumpah untuk memastikan pemimpin dipilih langsung oleh suara rakyat. “Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” katanya dengan nada bertanya.

Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa pilkada langsung itu mahal? Said Iqbal membalik logika itu. Menurutnya, sumber pemborosan sebenarnya bukan pada mekanisme pemungutan suaranya, melainkan pada praktik politik uang yang masih merajalela. Untuk mengatasinya, Partai Buruh punya usulan konkret.

Mereka mendorong perubahan aturan agar hasil penghitungan suara di setiap TPS benar-benar transparan. Data daftar suara, tabulasi, hingga rekapitulasinya harus dibuka dan disampaikan ke semua partai peserta pemilu. Dengan cara itu, setiap pihak bisa saling mengawasi.

“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” jelas mantan aktivis buruh yang juga memimpin KSPI ini.

Jadi, posisi Partai Buruh jelas. Mereka akan tetap bersuara lantang menentang wacana pilkada lewat DPRD. Demokrasi, kedaulatan rakyat, dan semangat reformasi itulah yang mereka bilang harus dijaga, bukan dikurangi.