"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegasnya.
2. Penolakan Pembiayaan Proyek Family Office di Bali
Proyek kedua yang ditolak pembiayaannya dengan APBN adalah pembangunan family office. Proyek yang digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan ini rencananya akan dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di Bali.
Family office adalah firma penasihat yang mengelola kekayaan untuk individu atau keluarga ultra-kaya, dengan tujuan menarik investasi asing ke sektor riil Indonesia.
Meski tidak keberatan dengan rencana pembangunan family office, Purbaya Yudhi bersikukuh untuk tidak mengalokasikan dana APBN. Ia menyatakan akan memfokuskan APBN untuk mendanai program-program yang dampaknya langsung terasa bagi perekonomian rakyat.
"Biar saja. Kalau DEN (Dewan Ekonomi Nasional) bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana," ujar Purbaya, seperti dikutip dari Kompas.com.
Keputusan Menkeu Purbaya Yudhi untuk menolak dua proyek yang didanai APBN ini menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan fiskal negara. Kedua proyek tersebut adalah pembiayaan utang Kereta Cepat Whoosh dan proyek family office usulan Luhut Binsar Pandjaitan di Bali.
Sumber: Artikel Asli
Artikel Terkait
Dua Pendaki Saksikan Ledakan Pesawat KKP di Lereng Bulusaraung
Serpihan Pesawat ATR Ditemukan Pendaki di Gunung Bulusaraung Usai Hilang Kontak
Kemarahan Dedi Mulyadi di Gunung Ciremai: Hutan Bukan Tempat Usaha!
Kisah Abah Aloh dan Puluhan Korban Lain yang Masih Menanti Bantuan di Sukabumi