Koper Ratusan Miliar dan Bupati yang Akhirnya Terjaring OTT KPK

Upaya untuk mengonfirmasi langsung ke Sudewo pun tak membuahkan hasil. Nomor WhatsApp sang bupati hanya menunjukkan tanda centang satu, alias offline.

Di sisi lain, KPK mengaku operasi di Pati masih terus berjalan. "Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya," kata Budi Prasetyo dari Gedung Merah Putih KPK. Sayangnya, rincian kasus dan barang bukti belum diungkap lebih detail. Tim penyidik masih sibuk di lapangan melakukan pemeriksaan awal.

Riwayat Ketidakpuasan Publik

Sebelum tersandung OTT, nama Sudewo sebenarnya sudah kerap jadi sorotan. Dia beberapa kali menghadapi demo dari warga Pati yang geram. Salah satu pemicunya adalah kebijakan penyesuaian NJOP yang menyebabkan tarif PBB-P2 melonjak hingga 250 persen. Luar biasa, kan?

Akibatnya, puluhan ribu orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak Sudewo mundur. Namun, DPRD Kabupaten Pati akhirnya menolak wacana pemakzulan dalam rapat paripurna 31 Oktober 2025. Dari 49 anggota dewan, 36 suara menolak pemberhentian. Hanya Fraksi PDIP yang secara konsisten mendukung agar Sudewo dicopot.

Bahkan, unjuk rasa sampai berlarut ke depan gedung KPK pada 1 September 2025. Massa berteriak lantang menuntut penangkapan.

Kini, teriakan itu seolah menemukan jawabannya. Operasi senyap KPK akhirnya menjerat sang bupati. Sebuah akhir yang mungkin sudah lama dinanti-nanti banyak pihak.