Siang itu, Kamis 5 Maret 2026, halaman Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta Pusat tampak sedikit berbeda. PLN dan Kemendag baru saja meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di sana. Kehadiran fasilitas ini bukan cuma untuk pegawai, lho. Masyarakat umum juga dipersilakan mengisi daya kendaraan listrik mereka di lokasi tersebut.
Menteri Perdagangan Budi Santoso langsung angkat bicara. Menurutnya, SPKLU ini hadir menjawab kebutuhan yang nyata. "Berdasarkan hitungan kami, sudah sekitar 15% pegawai di sini pakai kendaraan listrik," ujarnya. Angka itu jelas butuh diimbangi dengan ketersediaan colokan.
"Harapan kita, semakin banyak SPKLU akan semakin banyak orang yang menggunakan mobil listrik karena kemudahannya," lanjut Budi.
Ia bahkan menyentuh soal mudik. "Sekarang sudah tidak perlu ragu lagi, bahkan untuk kebutuhan mudik pun infrastrukturnya sudah semakin memadai."
Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang hadir dalam kesempatan itu melihat ini sebagai langkah strategis. Baginya, pembangunan SPKLU adalah bagian dari akselerasi transisi energi di sektor transportasi. Beralih ke listrik, kata Darmawan, bukan cuma urusan lingkungan. Ini soal efisiensi biaya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dia memberi contoh konkret. Untuk jarak 10 kilometer, kendaraan berbahan bakar minyak bisa menghabiskan sekitar Rp13.000. Bandingkan dengan kendaraan listrik yang cuma butuh daya 1,5 kW/h dengan biaya sekitar Rp2.600. Perbedaannya signifikan.
"Kita bergeser dari transportasi dengan emisi gas rumah kaca tinggi menjadi rendah emisi," tegas Darmawan.
"Dari yang tadinya mahal menjadi lebih murah, dan dari energi impor menjadi energi berbasis kekuatan domestik."
Fasilitas di Kemendag ini sendiri terbilang lengkap. Tiga unit SPKLU dengan enam colokan telah disiapkan. Yang menarik, teknologi yang dipasang adalah ultra fast charging. Artinya, waktu pengisian daya bakal jauh lebih singkat dibandingkan charger biasa. Cukup praktis untuk mereka yang sedang buru-buru.
PLN berharap kolaborasi ini bisa memantik instansi lain. Semakin banyak kementerian dan lembaga negara yang ikut membangun SPKLU, semakin cepat visi energi bersih Indonesia tercapai. Dengan antusiasme pegawai Kemendag yang terlihat tinggi, sinergi ini diharapkan bisa jadi contoh. Contoh bagaimana membangun infrastruktur hijau itu bukan cuma wacana, tapi aksi nyata yang dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri.
Artikel Terkait
Polisi Sita 80 Gram Kokain dan Tangkap Dua Tersangka di Kemayoran
YouTube Patuh pada PP Tunas, Batasi Aksen Pengguna di Bawah 16 Tahun
Dua Mahasiswi Unsoed Laporkan Rekan ke Polisi Diduga Pelaku Kekerasan Seksual
Anggota DPR Usulkan Transaksi Batu Bara DMO Pakai Rupiah untuk Kurangi Risiko Negara