Said Iqbal Tuding Dedi Mulyadi Sibuk Ngonten, Abaikan Aspirasi Buruh

Itu sebabnya, aksi di Istana Negara terpaksa dilakukan. Karena, kata Iqbal, Dedi Mulyadi dianggap tak lagi mau mendengar aspirasi buruh. Bahkan, dalam penetapan UMSK 2026, gubernur dituding telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

"Namun faktanya, Dedi Mulyadi melakukan perubahan, penghilangan, dan pengurangan terhadap jenis sektor industri serta nilai UMSK yang telah direkomendasikan oleh 19 Bupati atau Wali Kota,"

tegas Said Iqbal.

Namun begitu, dari pihak Dedi Mulyadi datang bantahan. Tuduhan bahwa Pemprov Jabar mengabaikan aspirasi buruh ditampik. Semua kebijakan, klaim mereka, diambil sesuai mekanisme dan usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota.

"Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh usulan dari kabupaten kota sesuai dengan usulan yang disampaikan,"

tandas Dedi Mulyadi membela diri.

Jadi, dua klaim ini kini berhadap-hadapan. Di satu sisi, tudingan sibuk "ngonten" dan menghindar. Di sisi lain, klaim telah bekerja sesuai prosedur. Rakyat, khususnya buruh, tinggal menunggu langkah konkret berikutnya.

Disarikan dari berbagai sumber pemberitaan.