Kritik Pedagang Telur Picu Gubernur Jabar Wajibkan Transparansi Anggaran di Medsos

Isu tentang transparansi anggaran kembali mencuat di Jawa Barat. Kali ini, pemicunya justru datang dari sebuah kejadian yang memilikan: seorang pedagang telur di Garut dilaporkan ke polisi. Apa pasal? Ia mengkritik kondisi jalan di desanya yang rusak parah.

Holis Muhlisin, nama pedagang itu, hanya menyuarakan keluhan warga. Alih-alih mendapat respons perbaikan, ia malah mendapat intimidasi. Kabar ini menyebar di media sosial dan tentu saja memantik kemarahan banyak netizen.

Gelombang protes itu rupanya sampai juga ke meja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurut sejumlah saksi, ia geram dengan tindakan jajarannya yang justru membungkus kritik dengan ancaman. Tak mau berlama-lama, Dedi pun mengambil langkah tegas.

Ia mendesak semua jajarannya, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk terbuka. Caranya? Dengan mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan transparansi penuh anggaran di media sosial.

Kebijakan baru ini rencananya mulai berlaku 5 Januari 2026 nanti. Intinya sederhana: tidak ada lagi yang boleh ditutup-tutupi. Setiap rupiah uang rakyat yang dikelola harus bisa dilacak publik, lewat platform seperti YouTube, Facebook, atau Instagram.

"Uang yang kita kelola adalah uang rakyat," tegas Dedi Mulyadi dalam sebuah pernyataan.