Wagub Kalbar Geram, TKA China Serang Prajurit TNI di Ketapang

Melihat jumlah yang tak seimbang dan serangan yang terkoordinasi, prajurit TNI memilih untuk mundur taktis. Mereka menghindari eskalasi dan menarik diri ke area perusahaan.

"Prajurit mengambil langkah menghindari eskalasi dan mundur ke area perusahaan," jelas Kapendam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra.

Akibat keributan itu, satu mobil dan satu sepeda motor milik perusahaan dilaporkan rusak. Untungnya, tidak ada korban jiwa dari pihak TNI.

Namun begitu, respons atas insiden ini tampaknya akan berjenjang. Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamallulael, menyatakan bahwa penanganan kasus yang melibatkan WNA sepenuhnya berada di kewenangan instansi pusat.

"Secara hierarki, penanganan dan penyampaian informasi resmi sudah dilakukan oleh Badan Intelijen dan instansi terkait di pusat. Kami di daerah hanya memfasilitasi dan memberikan data pendukung," katanya.

Di sisi lain, Wagub Krisantus tetap bersikukuh. Pemerintah daerah, menurutnya, harus memastikan semua TKA di Kalbar tunduk pada hukum Indonesia. Ia mendesak agar proses hukum berjalan cepat.

"Langkah hukum harus segera dilakukan agar pelaku mendapat sanksi sesuai ketentuan, sekaligus menjaga marwah dan keselamatan TNI sebagai alat negara," tutupnya.

Sekarang, semua mata tertuju pada hasil investigasi Disnaker dan Imigrasi. Apakah para pelaku memiliki izin kerja yang sah? Ataukah mereka bekerja secara ilegal? Jawabannya akan menentukan langkah hukum selanjutnya.