Mendagri Tito Karnavian Buka KPPD Gelombang II, Tekankan Peningkatan Kapabilitas Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Dalam sambutannya, Tito menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas pemerintahan bagi para kepala daerah.

Tito menjelaskan bahwa prinsip semi-desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia menuntut peningkatan kemampuan para pimpinan daerah. "Kita menyadari bahwa kita memerlukan peningkatan kemampuan pemantapan kapabilitas para pimpinan daerah. Karena kita menggunakan prinsip pemerintahan kita yang semi-desentralisasi. Di mana ada sebagian kewenangan yang dimiliki diserahkan kepada daerah," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

Peran Strategis Kepala Daerah dalam Pemerintahan

Mendagri menyoroti peran sentral kepala daerah dalam mengelola pemerintahan di wilayah masing-masing. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kompleksitas administrasi tinggi menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan negara besar berbasis daratan seperti Cina, India, dan Amerika Serikat.

"Negara kepulauan, masyarakat yang tersebar di seluruh pulau, di gunung, di lembah, dan lain-lain. Jadi memang tidak gampang. Nah, ini semua diserahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. Kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk peraturan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati," jelas Tito.

Diversitas Latar Belakang Kepala Daerah

Tito mengungkapkan bahwa kepala daerah terpilih dalam Pilkada memiliki latar belakang yang beragam, tidak hanya dari kalangan birokrat tetapi juga pengusaha, artis, hingga seniman. Kondisi ini memerlukan penguatan kemampuan khusus untuk memimpin daerah dan membuat kebijakan bagi masyarakat yang kompleks.

Indonesia memiliki empat tipologi masyarakat yang lengkap: masyarakat berbasis informasi, industri, agrikultur, dan pra-agrikultur (terisolir). Para pemimpin daerah perlu memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang mumpuni untuk menghadapi keragaman ini.

Program Pembelajaran di Dalam dan Luar Negeri

Program KPPD mencakup pembelajaran di Lemhannas untuk memperkuat wawasan Nusantara dan kemampuan manajerial, serta pelatihan teknis pemerintahan di BPSDM Kemendagri. Yang menjadi highlight adalah kesempatan belajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

"Rekan-rekan akan mendapat kesempatan yang langka untuk mendapat [materi], meskipun cuma satu minggu di Lee Kuan Yew School of Public Policy yang merupakan bagian dari National University of Singapore dan juga akan melihat on the spot," ungkap Tito.

Pembelajaran di Singapura diharapkan dapat menginspirasi para kepala daerah untuk menerapkan inovasi dan kreasi di wilayah masing-masing setelah menyelesaikan program.

Acara pembukaan KPPD Gelombang II Tahun 2025 ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, Ketua Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center Purnomo Yusgiantoro, serta 25 kepala daerah terpilih peserta KPPD Gelombang II.