Zulhas: Koperasi Desa Merah Putih Jadi Off-Taker untuk Jamin Pasar Petani dan Nelayan

- Kamis, 02 Juli 2026 | 22:15 WIB
Zulhas: Koperasi Desa Merah Putih Jadi Off-Taker untuk Jamin Pasar Petani dan Nelayan

Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai off-taker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian pasar agar mereka tidak lagi merugi akibat ulah tengkulak.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan gagasan besar di balik pembangunan koperasi desa tersebut. Awalnya, ia menyoroti nasib nelayan di Nusa Tenggara Timur yang terpaksa menjual ikan hasil tangkapan ke tengkulak dengan harga murah. "Kehadiran tengkulak membuat petani dan nelayan tidak berkembang," ujarnya dalam rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Pemerintah pun membangun kampung nelayan sebagai solusi awal. Dalam sistem itu, Koperasi Merah Putih membeli ikan dari nelayan, lalu mendistribusikannya ke masyarakat di berbagai daerah. "Konsep Kopdes itu, Pak Presiden ingin ekonomi ini tumbuh di desa, intinya pemberdayaan," kata Zulhas.

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi presiden untuk membangun 80.000 Kopdes Merah Putih. Dalam pelaksanaannya, Presiden menugaskan Agrinas Pangan yang bekerja sama dengan TNI.

Peran Off-Taker dan Penyalur Bantuan

Zulhas menjamin peran Kopdes Merah Putih lebih baik dibanding sistem tender bebas. Koperasi ini akan menjadi off-taker yang melayani kepentingan desa, bukan supermarket. "Intinya, Kopdes itu untuk nelayan, Koperasi Nelayan Merah Putih itu untuk off-taker," jelasnya.

Selain menjadi off-taker, Kopdes Merah Putih juga akan menyalurkan bantuan dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras 10 kilogram. Koperasi akan mengelola bantuan tersebut agar tidak disalahgunakan oknum. "Dulu desa, sekarang nanti di Koperasi Desa Merah Putih. Bantuan-bantuan seperti traktor, bantuan pertanian, nanti Kopdes yang akan mengelola, supaya semua orang bisa pakai," ucap Zulhas.

Ia menambahkan, Kopdes juga berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah. "Kalau satu provinsi harga satu produk mahal sekali, beras misalnya, kita harus operasi pasar. Sekarang kita mau kasih ke mana? Kasih ke pasar, minyaknya dioplos. Nanti melalui Koperasi Desa, jadi dia sebagai infrastruktur pemerintah," sambungnya.

Zulhas menegaskan bahwa kebijakan off-taker ini merupakan kebijakan mendasar yang dibuat Presiden Prabowo. "Kami tahun ini memang fokus kepada protein, termasuk Kampung Nelayan dan lain-lain," pungkasnya.

Editor: Erwin Pratama

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags