Menjaga Episentrum Ekonomi di Tengah Tekanan Kapitalisme Global

Perekonomian domestik saat ini menghadapi ujian berat yang nyata. Gejala keterpurukan tidak lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan sudah dirasakan langsung masyarakat melalui tiga indikator utama: depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menekan biaya impor, inflasi kebutuhan pokok yang menggerus daya beli, serta stagnasi sektor riil akibat penurunan permintaan domestik.

Menghadapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan arah kebijakan strategis negara. Pemerintah pusat menginstruksikan dua langkah simultan: efisiensi anggaran yang ketat dan penciptaan terobosan inovatif agar roda ekonomi tetap berputar. Namun, tantangan terbesar berada pada level eksekusi. Kebijakan makro ini harus diterjemahkan secara taktis oleh kepala daerah dalam menyusun stimulus lokal dan memangkas birokrasi yang menghambat investasi, serta oleh pelaku usaha yang perlu melakukan adaptasi bisnis, efisiensi operasional, dan menjaga penyerapan tenaga kerja.

Negara terbukti tetap menjadi episentrum dan penggerak utama melalui instrumen kebijakan. Kendati demikian, kedaulatan ekonomi domestik sering kali berbenturan dengan sistem global. Secara global, kapitalisme kerap menelikung negara berkembang, khususnya melalui hegemoni hukum internasional dan regulasi perdagangan yang asimetris. Aturan-aturan ini membatasi ruang gerak kebijakan proteksi dalam negeri, sehingga berpotensi memperparah kerapuhan situasi ekonomi nasional.

Di sinilah tesis Thomas Piketty dalam karyanya Capital in the Twenty-First Century (2015) menemukan relevansinya. Piketty mengingatkan bahwa sistem ekonomi kapitalistik yang tampak superior dan mapan sebenarnya menyimpan kerentanan besar untuk kolaps. Ia membuktikan bahwa laju keuntungan modal (return on capital) sering kali jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, menciptakan akumulasi kekayaan ekstrem pada segelintir pihak. Ketika kapitalisme global berkelindan dengan kapitalisme primordial kronisme dan pemburuan rente lokal ekonomi menjadi sangat rapuh. Konsentrasi kekayaan ini mematikan daya beli mayoritas rakyat, menciptakan ilusi pertumbuhan, dan memicu keruntuhan sistemik dari dalam jika tidak diintervensi oleh kebijakan negara yang berpihak pada keadilan sosial.