Hendrajit: Kasus Nadiem Jadi Pelajaran bagi Prabowo untuk Benahi Birokrasi

Analis geopolitik dan wartawan senior Hendrajit menilai kasus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi sistem birokrasi pemerintahannya. Ia mengkritik kebiasaan sejumlah menteri yang berlindung di balik dalih hanya menjalankan perintah presiden.

Dalam rilis yang diterima Kamis (2/7/2026), Hendrajit mengaku sejak lama terganggu dengan pernyataan semacam itu. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan bentuk overstatement dan upaya melepaskan tanggung jawab pribadi seorang menteri.

"Komentar Gus Nur mengenai Nadiem Makarim bagus juga. Sebab sebelum kasus Nadiem pun, saya seringkali terganggu kalau ada menteri yang bilang 'saya hanya menjalankan perintah presiden'," kata Hendrajit.

Ia menjelaskan, seorang menteri memang melekat sebagai eksekutor perintah presiden pada tataran visi dan strategi nasional, kemudian menerjemahkannya secara administratif dan manajerial. Namun, jika menteri terbukti korupsi dan berkilah hanya menjalankan arahan presiden, ia harus mampu membuktikan bahwa presidenlah yang membelokkan tujuan strategis.

"Ketika menteri ternyata korup lalu berkilah dia cuma menjalankan arahan presiden, maka menteri harus membangun cerita yang valid dan akurat bahwa si presiden lah yang telah membelokkan tujuan strategisnya. Bukan si menteri," tegas Hendrajit.

Sayangnya, menurut Hendrajit, narasi itu tidak terlihat dalam langkah pembelaan Nadiem. Tim hukum Nadiem hanya menyenggol nama Presiden Joko Widodo tanpa memberikan konteks detail mengenai pelanggaran terhadap tujuan strategis presiden.

"Maka Gus Nur benar ketika mengistilahkan tindakan Nadiem itu sekadar retorika," cetusnya.

Pelajaran bagi Prabowo

Hendrajit memandang kasus Nadiem seharusnya menjadi pelajaran bagi Presiden Prabowo untuk menata ulang sistem birokrasi. Ia mempertanyakan tolok ukur kepatuhan menteri terhadap arahan strategis presiden, serta batas penyimpangan yang bisa dikategorikan sebagai pembangkangan atau sabotase struktural.

"Tujuan dan arah strategis keputusan presiden harus dipatuhi menteri lewat tolok ukur seperti apa nih?" ujarnya.

Ia juga menyoroti sisi gelap arsitektur kekuasaan yang tidak kasat mata, di mana logika operasi jaringan laba-laba bisa melumpuhkan sistem komando vertikal. Seorang bawahan dengan gerbong politik bisa lebih menguasai skenario rinci daripada atasannya, sehingga tujuan strategis presiden bergeser menjadi kebijakan versi menteri.

"Sisi gelap dari arsitektur kekuasaan yang tak kasat mata ini, penguasaan atas skenario rinci dari tujuan strategis presiden, pada perkembangannya sudah dibingkai oleh kebijakan strategis menurut versi si menteri alih-alih presiden," katanya.

Perbandingan dengan era Jokowi dan Megawati

Hendrajit menilai Presiden ke-7 Joko Widodo memiliki kelemahan mendasar sebagai seorang taktisi, bukan ahli strategi. Berbeda dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang menutup celah serupa dengan menghadirkan sosok kompeten sebagai representasinya, yaitu Mensesneg Bambang Kesowo.

"Jadi segala gangguan terhadap presiden dari dalam tubuh ring 1 presiden, baik lewat sistem komando atau jaringan laba-laba, dapat dinetralisir. Bisa dimaklumi jika semasa pemerintahan Mega lebih adem ayem dan tidak hiruk pikuk seperti era presiden Abdurrahman Wahid," katanya.

Menutup analisisnya, Hendrajit mengingatkan bahwa dinamika tersebut merupakan pelajaran penting bagi Prabowo di sisa tiga tahun masa kekuasaannya. "Ini pelajaran penting buat Prabowo di sisa 3 tahun masa kekuasaannya. Namun seperti diingatkan dalam Al Quran, ini merupakan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir," pungkasnya.