Kementerian Dalam Negeri kebanjiran aduan. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, jadi sasaran utamanya. Kemendagri pun angkat bicara mereka mengingatkan para kepala daerah agar lebih hati-hati saat mengambil keputusan. Jangan asal gebyah.
Beberapa kebijakan Rudy memang bikin alis terangkat. Ambil contoh pengadaan mobil dinas. Harganya? Rp 8,5 miliar. Bukan angka yang kecil, jelas. Menurut Rudy, semua itu sudah sesuai aturan. Katanya, demi menjaga marwah Kaltim. Tapi publik tetap saja ramai. Kritik bertubi-tubi datang. Pada akhirnya, mobil itu dikembalikan. Setelah ramai diperbincangkan, tentu saja.
Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Belum selesai yang satu, muncul lagi masalah baru. Rudy kembali jadi bulan-bulanan. Kali ini soal renovasi rumah dinas. Anggarannya? Rp 25 miliar. Lagi-lagi angka yang bikin publik menggeleng.
Tak heran, kemarahan masyarakat meledak. Aksi demonstrasi pun terjadi. Orang-orang turun ke jalan, menyuarakan ketidakpuasan mereka. Suasana jadi panas.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, angkat bicara. Pihaknya, kata dia, sedang mendampingi Rudy secara khusus. Banyak aduan yang masuk. Ia pun mengakuinya terus terang.
"Ya Kaltim ini Pak, Pak, Kaltim ini sedang kita, sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya," ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4).
Pesan dari Kemendagri sebenarnya sederhana. Rudy diminta lebih berhati-hati. Soal penggunaan anggaran, khususnya. Bima Arya menambahkan, Kaltim termasuk daerah yang dapat banyak catatan. Soal pengelolaan keuangan, maksudnya. Jadi, ya, harus ekstra waspada.
Artikel Terkait
Rocky Gerung Sebut Prabowo Panggil Dirinya Disiden dengan Wajah Bercanda
Kereta Jarak Jauh Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur, Puluhan Penumpang Terluka
Wakil Ketua Komisi VI DPR Targetkan 10 Bus Mudik Gratis untuk Mahasiswa Minang pada 2027
Sopir Angkot di Tanah Abang Dibakar Rekan Sesama Sopir, Luka Bakar 40 Persen