Puncak emosinya benar-benar meledak saat melihat proyek penanganan sungai oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PU di Tukka. Kontrak sudah berjalan sebulan, tapi di lapangan belum ada aktivitas berarti. Bobby khawatir ini akan berimbas pada pihak pelaksana.
“Itu yang bikin saya panas. Bayangkan, kontrak dari Kementerian PU sudah satu bulan lalu, tapi belum bisa kerja. Jangan sampai Kepala Balai kena tegur nanti. Ini kan pekerjaan pusat, bukan Pemprov,” ucapnya dengan nada tinggi.
Di sisi lain, Bobby punya keyakinan. Kalau saja camat hingga kepala lingkungan proaktif turun tangan, urusan pembebasan lahan pasti bisa diselesaikan. Sayangnya, realitanya berbeda. Kekecewaan warga karena belum mendapat bantuan membuat mereka enggan melepas tanahnya.
“Saya dulu pernah jadi Wali Kota, saya tahu bagaimana kerja lapangan seharusnya. Kalau camatnya cuma nunggu, kepala desa nunggu, ya nggak akan jalan. Ini alasannya selalu berbelit, salah satunya ya karena masyarakat belum dapat bantuan. Mereka merasa tanahnya mau diambil, tapi bantuan belum dirasakan. Makanya saya tegur keras,” paparnya panjang lebar.
Lebih jauh, Bobby bercerita tentang keluhan warga yang langsung ia saksikan. Hujan turun satu jam saja, air sudah meluap masuk ke permukiman. Ia melihat sendiri kejadian itu. Situasi yang mendesak, namun penanganan justru terhambat oleh birokrasi dan koordinasi yang lembek.
Artikel Terkait
Pertemuan Langsung Israel-Lebanon di Washington, Pembicaraan Pertama Sejak 1993
Polda Metro Jaya Terima Laporan Dugaan Kekerasan Seksual di Kampus Jakarta Selatan
Menkes Ungkap 10% Penerima Bantuan BPJS Justru dari Kalangan Terkaya
Bareskrim Ungkap Jaringan Peredaran Gas N2O Ilegal dengan Omzet Miliaran Rupiah