Di Sambas, seminar internasional yang digelar Selasa lalu (7/4) menyoroti peran yang tak biasa. Bukan cuma soal infrastruktur atau anggaran, tapi tentang kontribusi para dai. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan, sinergi para pendakwah ini sangat krusial untuk mendukung pembangunan di kawasan perbatasan negara.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, yang membuka acara, punya pandangan menarik. Menurutnya, peran dai tidak boleh berhenti di mimbar atau pengajian. Mereka mesti turut mendorong kemandirian masyarakat, terutama di daerah perbatasan seperti Sambas ini.
"Para dai harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat," tegas Wiyagus.
Ia melihat posisi dai sebagai penggerak sosial yang strategis. Mereka bisa menumbuhkan kesadaran kolektif. Di sisi lain, Wiyagus juga menyinggung soal prioritas pemerintah. Ia menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang menempatkan wilayah perbatasan sebagai fokus utama pembangunan nasional, lewat berbagai program yang sudah disiapkan.
Nah, pendekatannya sendiri ternyata mengalami pergeseran. Nur Kholis, Kelompok Ahli BNPP RI, menjelaskan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia kini tak lagi cuma soal keamanan. Ada pendekatan ganda yang diusung: keamanan dan kesejahteraan, atau security and prosperity.
Artikel Terkait
WFH Aparatur Pemerintah: Disiplin dan Digitalisasi Kunci Jaga Kualitas Pelayanan Publik
Imigrasi Amankan Tiga Warga Australia Masuk Ilegal ke Merauke via Pesawat Pribadi
Komnas HAM Masih Tunggu Konfirmasi Kehadiran Empat Prajurit TNI Tersangka Penyiraman KontraS
Gubernur DKI Peringatkan Keras PPSU di Town Hall Usai Kasus Manipulasi Aduan JAKI