"Tentara dan pasukan keamanan diminta untuk segera mulai memperkuat penegakan penuh otoritas negara atas Provinsi Beirut dan memonopoli senjata hanya di tangan otoritas yang sah,"
Demikian penjelasan Perdana Menteri Nawaf Salam usai rapat kabinet.
Larangan aktivitas militer Hizbullah sebenarnya sudah dikeluarkan pemerintah Lebanon sejak awal Maret, tak lama setelah perang dengan Israel pecah. Namun, keputusan itu tampaknya tak banyak mengubah keadaan. Kelompok yang didukung Iran itu terus saja bergerak. Padahal, Beirut sudah berkomitmen sejak tahun lalu untuk melucuti senjata mereka satu-satunya faksi yang masih mempertahankan arsenal pasca perang saudara 1975-1990.
Pernyataan Netanyahu ini muncul di tengah situasi yang memanas. Sehari sebelumnya, Israel melancarkan serangan terbesarnya di Lebanon sejak perang dimulai pada 2 Maret lalu. Serangan itu dikabarkan menewaskan lebih dari 200 orang.
Soal siapa yang akan mewakili Israel di meja perundingan, media setempat melaporkan bahwa Yechiel Leiter, Duta Besar Israel untuk AS, akan memegang peran tersebut. Ini bukan kali pertama kedua pihak bertemu secara langsung. Desember lalu, perwakilan sipil Lebanon dan Israel sudah mengadakan pembicaraan langsung perdana dalam beberapa dekade, sebagai bagian dari mekanisme pemantauan gencatan senjata. Sekarang, semua mata tertuju pada apa yang akan terjadi berikutnya.
Artikel Terkait
Trump Tegaskan Pasukan AS Tak Akan Ditarik dari Iran Sebelum Kesepakatan Dipatuhi
Wamen Transmigrasi Resmikan Pembangunan Tanggul dan Rehab Sekolah di Gorontalo Utara
Melania Trump Bantah Keterkaitan dengan Epstein dan Desak Sidang Publik untuk Korban
Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzaki Teladan, Ajak Kolaborasi Perkuat Ekonomi Syariah