Min Aung Hlaing Resmi Jadi Presiden, Transisi Kuasa Junta Myanmar Dikritik

Jalan damai tampaknya masih jauh dari bayangan. Junta malah memperluas wajib militer dan semakin mengandalkan teknologi. Penggunaan drone dalam operasi militer kian masif, begitu pula serangan udara.

Desember 2025 lalu, militer sempat mencatat kemajuan di beberapa front. Tapi dominasi penuh tak kunjung tercapai. Serangan udara yang intens justru banyak memakan korban sipil, terutama di Sagaing, Rakhine, dan daerah konflik lainnya.

Perang Berpotensi Memanas

Menjelang jadi presiden, Min Aung Hlaing mengundurkan diri dari posisi panglima setelah 15 tahun. Penggantinya adalah Ye Win Oo, sekutu dekat dan mantan kepala intelijen yang memimpin penangkapan Aung San Suu Kyi pada 2021. Banyak yang bilang, kenaikan jabatannya murni karena loyalitas.

Di sisi lain, kelompok oposisi tak tinggal diam. Mereka membentuk badan baru tepat sebelum pemungutan suara presiden.

Sabe Soe dari Burma Center Prague pesimis. "Revolusi Musim Semi dan perang saudara kemungkinan akan terus berlanjut, bahkan meningkat," katanya.

"Militer masih menyerang warga sipil dari udara. Situasi kemanusiaan dan represi diprediksi makin buruk dalam beberapa bulan ke depan."

Ia mendesak komunitas internasional untuk tidak memberi legitimasi pada sistem politik junta.

Ancaman dari Mahkamah Pidana Internasional

Meski tampak kokoh, kekuasaan militer masih bisa ditantang. Perhatikan sosok Khin Yi, ketua USDP dan mantan kepala polisi, yang terpilih jadi ketua majelis rendah Maret lalu.

Hunter Marston dari CSIS mengatakan, langkah Khin Yi ke depan akan jadi penentu. "Apakah parlemen bisa bertindak lebih dari sekadar stempel pengesah?"

"Mereka mungkin coba perkenalkan reformasi politik-ekonomi terbatas untuk tarik investor," tambahnya. "Tapi jangan harap ada perubahan cepat atau demokratisasi dalam waktu dekat."

Min Aung Hlaing sendiri masih dibayangi sorotan internasional. Jaksa ICC bahkan sudah mengajukan surat perintah penangkapannya pada 2024, terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan pada etnis Rohingya.

Demokrasi atau Kediktatoran?

China mungkin sudah memberi selamat. Tapi negara tetangga lain belum tentu mau bekerja sama dengan junta. Semua tampilan diplomatik itu tak mengubah peta kekuasaan di dalam negeri.

Yoshihiro Nakanishi kembali memberi peringatan. "Fakta bahwa panglima tertinggi cuma lepas seragam lalu jadi presiden menunjukkan sistem akuntabilitas militer tidak jalan."

"Pemerintahan baru ini justru berpotensi berkembang jadi kediktatoran yang semakin personal," pungkasnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.

Diadaptasi oleh Joan Rumengan

Editor: Ayu Purwaningsih