Analis OJK Soroti Biaya Perang Global dan Dampak Fiskal ke Indonesia

Harga BBM, misalnya, jadi variabel strategis yang pengaruhnya luas. Kenaikannya mendongkrak biaya transportasi dan biaya produksi di berbagai sektor. Tekanan terhadap APBN pun signifikan. Konon, setiap kenaikan harga minyak USD 1 per barel, menambah beban fiskal sekitar Rp 10,3 triliun lewat subsidi dan kompensasi energi.

Tahun 2026 ini, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 381,3 triliun untuk subsidi energi. Tapi jika harga minyak melonjak melampaui asumsi APBN, defisit anggaran bisa membesar.

Kebijakan subsidi selama ini memang efektif menjaga stabilitas harga jangka pendek. Namun, soal keberlanjutan fiskal dan ketepatan sasaran tetap jadi pekerjaan rumah. Perlu pendekatan yang lebih komprehensif. Subsidi harus lebih tajam sasarannya, khususnya untuk kelompok rentan. Efisiensi belanja negara juga harus ditingkatkan dengan realokasi anggaran ke sektor yang lebih produktif.

Diversifikasi sumber energi dan pengendalian konsumsi bisa jadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga global. Pengelolaan fiskal dan subsidi yang tepat bukan cuma untuk stabilitas jangka pendek, tapi juga untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

Lalu, bagaimana dengan inflasi di dalam negeri? Secara umum masih terkendali, meski trennya meningkat dan perlu diwaspadai. Data BPS mencatat inflasi tahunan 3,55% di Januari 2026, naik dari 2,92% di Desember 2025. Di Februari, angkanya sekitar 4,76%, didorong terutama oleh kenaikan harga bahan pangan.

Angka ini masih dalam kisaran relatif stabil dan mendekati target Bank Indonesia. Tapi kelancaran produksi dan distribusi kebutuhan pokok adalah kuncinya. Gangguan pada rantai pasok entah karena alam, logistik, atau distorsi pasar bisa dengan cepat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.

Artinya, pengendalian inflasi tak cuma tugas bank sentral. Efektivitas sistem distribusi dan ketersediaan pasokan di pasar memegang peran sangat besar. Pengawasan distribusi barang dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan atau kartel menjadi semakin penting.

Di tengah gejolak ekonomi global yang mendorong harga energi naik dan subsidi membebani fiskal, mengendalikan inflasi jadi hal yang krusial. Inflasi yang stabil adalah fondasi kesejahteraan karena berpengaruh langsung pada daya beli.

Jika inflasi rendah dan stabil, kenaikan harga masih bisa diimbangi pertumbuhan pendapatan. Sebaliknya, tekanan inflasi yang meningkat akan menggerus nilai riil pendapatan. Masyarakat terpaksa mengalokasikan lebih banyak uang untuk kebutuhan dasar, sehingga konsumsi di sektor lain terpangkas.

Stabilitas inflasi juga menciptakan kepastian. Kepastian yang mendorong kepercayaan masyarakat untuk konsumsi, menabung, dan berinvestasi. Ini memperkuat permintaan agregat penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan memberi kepastian bagi dunia usaha.

Maka, diperlukan sinergi kuat. Kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil harus bersatu padu. Bank sentral menjaga stabilitas likuiditas dan nilai tukar. Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Di sisi lain, kapasitas produksi domestik dan efisiensi rantai distribusi harus dikuatkan untuk menekan tekanan harga dari sisi penawaran.

Dengan pendekatan terintegrasi, inflasi yang terkendali bisa menjadi instrumen strategis. Ia akan menjaga daya beli, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan mendukung keberlanjutan kesejahteraan masyarakat di tengar dinamika global yang tak pasti.