Analis OJK Soroti Biaya Perang Global dan Dampak Fiskal ke Indonesia

Senin, 6 April 2026 – Perang yang terjadi sekarang ini memang rumit. Sangat rumit. Jalannya tak lagi bisa ditebak dengan pola-pola lama, karena dipengaruhi oleh begitu banyak faktor yang saling bertautan. Ada perubahan geopolitik, munculnya aktor-aktor baru dengan kepentingannya sendiri, dan campur tangan kekuatan internasional. Semua ini membuat konflik jadi terbuka, dinamis, dan nyaris mustahil dikendalikan dengan cara-cara konvensional.

Intinya, kita tak bisa lagi melihat perang sekadar sebagai bentrokan militer belaka. Ini adalah arena strategis yang mempertaruhkan segalanya: militer, ekonomi, politik, hingga aspek sosial. Karena itu, pertanyaan tentang kapan perang akan berakhir dan siapa pemenangnya, semakin sulit dijawab.

Menurut Candra Fajri Ananda, Wakil Ketua Badan Supervisi OJK, keunggulan persenjataan memang penting, tapi bukan penentu tunggal.

“Aspek fiskal dan kapasitas pembiayaan negara menjadi determinan utama dalam menopang operasi militer jangka panjang,” ujarnya.

Kekuatan ekonomi, dalam hal ini, adalah fondasi. Ia tak cuma menopang operasi militer, tapi juga menjaga stabilitas dalam negeri di tengah konflik yang berkepanjangan. Lihat saja Amerika Serikat. Negeri adidaya itu memberikan gambaran nyata betapa mahalnya biaya perang modern.

Anggaran pertahanan AS melonjak drastis. Tahun 2025 lalu, angkarnya mencapai sekitar USD 962 miliar terbesar di dunia. Belum lagi komitmen untuk konflik seperti di Ukraina, yang totalnya menyentuh USD 188 miliar hingga akhir tahun yang sama. Dana sebesar itu mencakup banyak hal: bantuan militer, biaya operasional, logistik, hingga dukungan untuk industri pertahanan domestik.

Lalu, dari mana uangnya? Sumbernya ya dari pajak masyarakat dan utang publik. Implikasinya jelas: beban bunga utang membengkak, dan alokasi untuk sektor produktif seperti pendidikan dan infrastruktur jadi terpangkas.

Tekanan terhadap perekonomian AS sendiri semakin nyata. Inflasi masih jadi tantangan, bertengger di angka 2,4% di awal 2026 dan berpotensi naik lagi karena gejolak harga energi global. Pasar tenaga kerja juga melemah. Lowongan pekerjaan menyusut, proses perekrutan melambat, dan tingkat pengangguran sempat menyentuh 4,6% di akhir 2025.

Jadi, dampaknya merembet ke mana-mana. Masyarakat biasa yang akhirnya menanggung beban ini, melalui berkurangnya peluang kerja dan meningkatnya ketidakpastian.

Di sisi lain, tingginya biaya perang menciptakan trade-off anggaran yang pelik. Dana yang mestinya untuk meningkatkan kesejahteraan publik, teralihkan untuk kepentingan militer. Dalam jangka panjang, efisiensi ekonomi bisa turun karena investasi bergeser dari sektor produktif. Masyarakat pun menghadapi tekanan ganda: harga naik, lapangan kerja terbatas, dan layanan publik berpotensi menurun kualitasnya.

Dampaknya ternyata tak berhenti di negara-negara yang berperang langsung. Gelombangnya merambat ke negara lain, termasuk Indonesia, lewat mekanisme transmisi ekonomi internasional terutama di sektor energi dan perdagangan. Ketidakstabilan geopolitik mendongkrak harga komoditas strategis seperti minyak dan gas.

Bagi Indonesia, ini tekanan ganda. Biaya impor energi membengkak, dan risiko inflasi domestik mengintai. Apalagi harga minyak mentah dunia sudah tembus USD 100 per barel di tahun 2026. Ketergantungan kita pada impor membuat perubahan harga global langsung berdampak pada biaya energi nasional.