Meski demikian, ia tak menampik perlunya skenario darurat. Situasi bisa saja berubah. Salah satu opsi yang ia usulkan adalah mempersingkat masa tinggal jemaah di Arab Saudi jika eskalasi konflik meledak usai puncak haji. Ia mengingatkan peristiwa tahun lalu, saat perang antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran pecah pada 17 Dzulhijjah 1446 H hanya beberapa hari setelah jemaah pulang.
Di sisi lain, HNW mengapresiasi persiapan haji di dalam negeri yang dinilainya cukup baik. Proses pengurusan visa, misalnya, sudah mencapai 100 persen dengan 198.410 visa terbit. Pembayaran akomodasi juga lunas 100 persen, konsumsi di atas 90 persen, dan pembayaran tahap pertama untuk penerbangan sudah 35 persen. Progress yang perlu dipertahankan.
Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah memastikan komitmen perbaikan dari dua syarikah yang ditunjuk. Jangan sampai masalah-masalah tahun lalu terulang. Selain itu, ia mendorong agar kartu Nusuk identitas utama jemaah bisa dibagikan sejak di embarkasi Indonesia, bukan setelah tiba di Arab Saudi.
Persiapan yang matang dan komunikasi yang positif ke publik, tegas HNW, akan menentramkan calon jemaah. Banyak di antara mereka yang sudah menunggu puluhan tahun untuk berangkat.
“Tentu skema kedaruratan perlu disiapkan sebagai antisipasi,” pungkasnya. “Namun prioritas utama dan yang penting dipastikan adalah tetap bisa terwujudnya penyelenggaraan haji 1447 H secara aman, damai dan profesional, sebagai hasil dari diplomasi Haji hadirkan perdamaian.”
Artikel Terkait
Trump Izinkan Timnas Iran Tampil di Piala Dunia AS, tapi Ingatkan Ancaman Keselamatan
Miliano Jonathans Dipastikan Absen Hingga Akhir 2026 Akibat Cedera ACL
KPK Beberkan Peran Sentral Stafsus Menag dalam Skema Fee Percepatan Haji
Tabung Gas 3 Kg Jadi Senjata, Warga di Banten Nyaris Tewas Dihajar Gara-Gara Piutang Rp400 Ribu