Operasional lebih dari seribu lima ratus satuan pelayanan gizi di Pulau Jawa tiba-tiba dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional. Langkah tegas ini langsung menyita perhatian. Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR, justru melihat sisi positifnya. Menurutnya, ini adalah bukti nyata keseriusan BGN untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis.
"Ketegasan ini menunjukkan keseriusan BGN dalam memperbaiki tata kelola MBG," ujar Yahya, Kamis lalu.
Ia menambahkan, langkah itu penting untuk menjamin standar kesehatan, sanitasi, dan keamanan makanan agar program bisa terus berjalan dengan baik.
Lantas, apa penyebabnya? Rupanya, banyak dari SPPG tersebut belum punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi alias SLHS. Masalah lain bermunculan, seperti instalasi pengolahan air limbah yang bermasalah dan ketiadaan tempat tinggal bagi pekerja.
Namun begitu, Yahya berharap penghentian ini bukan akhir segalanya. Dia mendorong agar SPPG yang terkena dampak justru diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.
"BGN hendaknya memberikan kesempatan kepada SPPG yang bersangkutan untuk melengkapi dokumen dan berjanji meningkatkan kualitas," tegasnya.
Bahkan, jika perlu, dibuat pakta integritas sebagai bentuk komitmen mereka untuk berbenah.
Artikel Terkait
Truk Terguling di Depan Gedung DPR/MPR, Macet Parah dan Layanan Transjakarta Terganggu
Debt Collector Hentikan Mercedes di Jalan Gunung Sahari, Polisi Turun Mediasi
Kapal Kargo Thailand Diserang di Selat Hormuz, Tiga Awak Hilang
Bareskrim Sita Aset Rp 300 Miliar Terkait Dugaan Penipuan PT Dana Syariah Indonesia