Gus Ipul dan Gubernur NTB Bahas Perbaikan Data Bansos dan Rencana Sekolah Rakyat

Di sisi lain, ada kabar baik. Dari sekitar 11 juta peserta PBI-JK yang sempat dinonaktifkan, sekitar 869 ribu kini sudah aktif kembali. Mereka diaktifkan ulang, atau beralih ke skema pembiayaan daerah dan mandiri.

Sementara itu, Gubernur Iqbal menyambut positif langkah digitalisasi dan integrasi data dari pusat. Baginya, ini langkah penting untuk menyatukan sistem yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri.

"Digitalisasi ini penting agar data bisa terintegrasi dengan berbagai sistem yang lain. Dulu belum ada pengintegrasian sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri,"

kata Iqbal.

Ia memaparkan, Pemprov NTB punya ritme verifikasi data kemiskinan tahunannya sendiri, melibatkan pendamping lapangan. "Kami melakukan orkestrasi agar seluruh pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga seperti kampus, memiliki satu data yang sama," jelasnya. Mereka tak hanya berfokus pada data. Di lapangan, intervensi untuk keluarga miskin ekstrem juga digenjot, lewat bantuan modal usaha seperti ayam petelur atau pertanian skala rumahan. Setiap desa dialokasikan dana sekitar Rp500 juta untuk program ini.

Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah pejabat eselon I Kemsos dan perwakilan Pemprov NTB itu turut menyisipkan pembahasan tentang Sekolah Rakyat. Pembangunan sekolah permanen di NTB menjadi wacana serius, sebagai bagian dari upaya membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan. Rupanya, obrolan di balik secangkir kopi itu menyimpan agenda-agenda besar untuk kesejahteraan yang lebih merata.