Di lapangan, program ini sudah berjalan. Ambil contoh di wilayah Polda Jawa Barat. Di sana, 215 petani yang tergabung dalam 44 kelompok tani tidak hanya dapat bantuan alat mesin pertanian (alsintan) seperti hand tractor dan pompa air, tapi juga difasilitasi untuk dapat pinjaman KUR dari bank Himbara. Dengan begitu, kebutuhan dari bibit sampai pupuk bisa terpenuhi tanpa harus lari ke tengkulak.
Namun begitu, bantuan modal dan alat saja tidak cukup. Polri juga memikirkan ujungnya: pasar. Mereka bersinergi dengan Perum Bulog yang akan bertindak sebagai offtaker. Hasil panen jagung dari petani binaan akan dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ini memberi kepastian harga, melindungi petani dari permainan oknum tengkulak yang suka mematikan harga saat panen raya.
Upaya memperkuat ketahanan pangan ini juga terlihat dari angka. Hingga Februari 2026, luas tanam jagung nasional sudah mencapai 135.723 hektare. Ini bagian dari target lebih ambisius: pengembangan hingga 1 juta hektare untuk mendongkrak produksi jagung di atas 4 juta ton tahun ini.
Pendekatannya terintegrasi, mulai dari pendanaan, teknologi, hingga jaminan pasar. Harapannya, petani bisa lebih mandiri. Terbebas dari jerat utang yang menghambat, dan pada akhirnya, kesejahteraan mereka bisa benar-benar meningkat. Langkah ini, meski belum sempurna, setidaknya mencoba menjawab salah satu persoalan klasik di dunia pertanian kita.
Artikel Terkait
Longsor Sampah di Bantargebang Tewaskan 4 Orang, Korban Tertimbun Diduga Masih Ada
PSSI Kecam Penganiayaan Wasit dan Jurnalis Usai Laga Malut United vs PSM
Polisi Ciawi Amankan Pikap Curian lewat Penyamaran Jadi Calon Pembeli
Dolar AS Menguat sebagai Safe Haven di Tengah Gejolak Minyak dan Bursa