Dinas PUPR Banten: 1.200 Km Jalan Desa Rusak, Butuh Sinergi Pusat-Daerah

Kondisi jalan desa di Banten, rupanya, cukup memprihatinkan. Dinas PUPR setempat menyebut ada sekitar 1.200 kilometer jalan yang rusak dan memang layak untuk segera diperbaiki. Angka itu bukan datang begitu saja. Mereka sebelumnya menerima usulan perbaikan untuk 2.500 km jalan dari berbagai kabupaten dan kota. Setelah melalui proses verifikasi, barulah didapat angka final tadi.

Menurut Arlan Marzan, sang Kepala Dinas PUPR Banten, 1.200 kilometer jalan itulah yang dianggap layak masuk program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra.

"Jalan tersebut adalah jalan kewenangan desa dan kabupaten," jelas Arlan dalam sebuah diskusi di Serang, Jumat lalu.

Lalu, seberapa cepat perbaikan ini bisa dilakukan? Target Pemprov sendiri sebenarnya cukup ambisius: memperbaiki 300 hingga 350 kilometer jalan rusak dalam kurun lima tahun ke depan, menggunakan anggaran daerah. Awalnya, target tahunan cuma 50 km. Tapi karena tahun lalu mereka berhasil menyelesaikan sekitar 71 kilometer, optimisme pun muncul. Target lima tahunan yang semula 250 km pun dinaikkan.

"Awalnya 250 kilometer dalam lima tahun, namun kami optimistis juga bisa menyelesaikan 300 sampai 350 kilometer," kata Arlan.

Namun begitu, kalau hanya mengandalkan kemampuan provinsi, perkiraannya suram. Butuh waktu sekitar 24 tahun untuk membereskan semua kerusakan itu! Itu sebabnya Arlan mendorong agar kabupaten dan kota turun tangan. Kabupaten Lebak, katanya, sudah berkomitmen membangun 50 km per tahun. "Semoga langkah ini diikuti oleh kabupaten dan kota lainnya," harapnya.

Di sisi lain, upaya juga dilakukan ke level pusat. Pemerintah Provinsi tak cuma berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Gubernur Andra Soni disebutkan sudah mengirimkan surat permohonan bantuan senilai Rp 500 miliar ke Sekretariat Negara.

"Pak Gubernur sudah tanda tangan usulan Rp 500 miliar ke Mensesneg. Ternyata di sana juga ada anggaran untuk bantuan perbaikan jalan," ungkap Arlan.

Jadi, perbaikan jalan desa ini jadi pekerjaan rumah bersama. Butuh sinergi dari desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Tanpa itu, warga mungkin harus bersabar puluhan tahun untuk menikmati jalan yang layak.