Di ruang rapat Kementerian Desa, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan ajakan terbuka. Ia mendorong pemerintah pusat, daerah, dan kalangan swasta untuk berkolaborasi. Tujuannya jelas: mengentaskan kemiskinan, selaras dengan target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Launching Pemberian 'CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026', hari ini. Acara digelar di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
"Perintah Bapak Presiden sudah jelas," ujar Agus, dalam keterangan tertulisnya (21/4/2026).
"Mari kita bekerja sama, berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Tahun 2026 ini, kita harapkan persoalan kemiskinan di Indonesia bisa selesai."
Menurutnya, kemiskinan adalah tantangan kolektif yang harus dihadapi dari tingkat paling bawah. Karena itu, keterlibatan semua pihak mutlak diperlukan, tak terkecuali pemerintah desa.
Nah, salah satu upaya konkret yang sedang digenjot sekarang adalah pemberdayaan desa. Strategi ini dianggap krusial. Dengan menggali dan mengembangkan potensi lokal, diharapkan perekonomian desa bisa bergerak. Masyarakat jadi lebih produktif, dan pada akhirnya kesejahteraan warga pun meningkat.
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, punya pandangan serupa. Baginya, kolaborasi dan kerjasama adalah kunci utama mewujudkan pembangunan desa.
Ia tak lupa mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi.
"Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian dan Lembaga terkait," kata Yandri.
"Kami merasakan kerjasama yang sangat erat, berwibawa, dan bermartabat. Hanya dengan cara itulah cita-cita Bangun Desa, Bangun Indonesia bisa terwujud."
Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menyerahkan penghargaan. Penghargaan untuk capaian CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan pada Program Air Bersih itu diterima oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan.
Acara ini sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Hadir antara lain Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati. Tampak juga perwakilan dari berbagai pemerintah daerah dan sektor swasta memadati ruangan.
Artikel Terkait
Kasus Suap Impor Bea Cukai Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Sistem
DPR Tolak Wacana PPN Jalan Tol, Pemerintah Tegaskan Masih Tahap Kajian
Jasa Raharja Dorong Kemandirian Perempuan Korban Kecelakaan Lewat Program Pemberdayaan
Gibran Beri Voucher Belanja ke 100 Janda Papua di Hari Kartini