Golkar Kritik Pernyataan Bupati Fadia: Tak Paham Aturan Bukan Alasan

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq punya alasan yang cukup mengejutkan. Saat diperiksa KPK terkait kasus korupsi, ia mengaku tak paham aturan birokrasi. Latar belakangnya sebagai musisi dangdut, katanya, yang membuatnya kurang mengerti soal tata kelola pemerintahan. Pernyataan ini langsung mendapat sorotan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, angkat bicara. Menurutnya, pengakuan semacam itu justru berbahaya.

"Saran saya lebih baik Saudara Fadia fokus mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Tidak usah memberi banyak komentar dulu," kata Doli kepada awak media, Jumat lalu.

Dia merasa pernyataan Fadia bisa berdampak buruk. Alih-alih membela diri, pengakuan tidak paham pemerintahan itu malah bisa memancing rasa tidak simpati publik. "Itu pernyataan kontraproduktif," ujarnya.

"Jadi menurut saya 'No excuse'. Kalau memang merasa tidak bersalah, jalani dan buktikan saja secara hukum," sambung Doli. Ia menegaskan, semua bukti dan fakta harus disampaikan dengan jernih di jalur hukum, mulai dari penyidikan hingga pengadilan nanti.

Di sisi lain, Doli menyebut partainya tak tinggal diam. Golkar akan terus menggencarkan pembekalan untuk kadernya yang menduduki jabatan publik, terutama kepala daerah. Program itu rencananya bahkan akan digelar lagi usai Lebaran nanti.

Sebelumnya, KPK telah menjadikan Fadia sebagai tersangka. Dia diduga ikut campur dalam proyek pengadaan di Pemkab Pekalongan. Yang menarik, pengakuan Fadia soal latar belakangnya itu justru diungkap sendiri oleh pihak KPK.

Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan, "FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, dia bukan seorang birokrat. Dengan demikian saudari FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah."

Tak cuma itu. Fadia juga berdalih bahwa urusan teknis birokrasi sepenuhnya ia serahkan kepada Sekretaris Daerah. Sementara dirinya, lebih fokus pada fungsi-fungsi seremonial di kabupaten tersebut.

Nah, sekarang bola ada di pengadilan. Proses hukum akan menentukan segalanya. Sementara publik menunggu, yang jelas pernyataan-pernyataan di luar ruang pengadilan bisa jadi pisau bermata dua.