Sementara untuk biaya hidup sehari-hari, ada jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450 ribu per orang, diberikan selama tiga bulan.
Tapi semua bantuan itu percuma kalau datanya ngawur. Gus Ipul menekankan, akurasi data penerima adalah hal paling krusial. Dan tanggung jawab utama ada di pemerintah daerah.
"Data ini yang mempunyai tanggung jawab sesungguhnya adalah bupati atau wali kota karena paling mengerti daerahnya,"
tegasnya.
Data dari daerah itu lalu diverifikasi bersama BNPB. Untuk lebih memperkuat akuntabilitas, polisi dan kejaksaan juga dilibatkan dalam pengawasannya. Hasil verifikasi inilah yang jadi dasar penyaluran bantuan. Prinsipnya, bantuan harus cepat dan tepat sasaran, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
"Sehingga semuanya seperti arahan Presiden Prabowo Subianto, bantuan cepat sampai tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,"
pungkas Mensos.
Dalam kunjungan itu, rombongan juga didampingi oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.
Artikel Terkait
Qatar Buka Sebagian Wilayah Udara untuk Evakuasi dan Kargo Setelah Serangan Iran
Profil Sabrina Farhana, CEO Mediarumu, yang Dituding sebagai Istri Baru Aditya Triantoro
Israel Klaim Hancurkan 400 Target Iran dalam Satu Hari, Sebut Rezim Teroris Tumbang
Trump Sapa Messi di Gedung Putih, Selipkan Dukungan untuk Israel