Jumat lalu, tepatnya 6 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto membuat keputusan penting. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk memimpin Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Langkah ini jelas bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah serius ingin menggeser ketergantungan pada energi fosil.
Di Istana Negara, Jakarta, Bahlil langsung mendapat mandat khusus dari Presiden. Tugasnya berat: mengakselerasi implementasi energi bersih dan terbarukan di seluruh Indonesia. Targetnya ambisius, tapi mendesak untuk dicapai.
"Kami baru selesai rapat terbatas dengan Bapak Presiden," ujar Bahlil, Kamis (5/3), sehari sebelum penunjukan resminya.
"Pembahasannya fokus pada implementasi energi bersih. Di dalamnya, termasuk program 100 gigawatt untuk PLTS, lalu energi baru terbarukan lainnya," jelasnya.
Nah, program PLTS skala besar itu rencananya akan diprioritaskan untuk fasilitas publik. Bayangkan, sekolah-sekolah dan desa-desa di pelosok bisa punya sumber listrik mandiri dari matahari. Ini bukan cuma soal pencapaian angka, tapi tentang pemerataan akses energi yang selama ini kerap terpusat di kota besar.
Di sisi lain, satgas ini punya misi strategis lain: menghemat anggaran negara. Selama ini, beban subsidi energi di APBN memang luar biasa besar. Bahlil meyakini, transisi energi bisa jadi solusi.
Artikel Terkait
Empat Tewas dalam Kecelakaan Mobil Tabrak Truk di Tol Indrapura-Kisaran
Presiden Prabowo Haru Saksikan Bukti Bantuan Indonesia untuk Palestina
Istri di Banten Tewaskan Suami dengan Golok Usai Bertengkar Soal Poligami
Richard Lee Ditahan Polda Metro Jaya Diduga Mangkir Pemeriksaan dan Lapor