Presiden Prabowo Tunjuk Bahlil Pimpin Satgas Percepatan Transisi Energi

Jumat lalu, tepatnya 6 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto membuat keputusan penting. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk memimpin Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Langkah ini jelas bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah serius ingin menggeser ketergantungan pada energi fosil.

Di Istana Negara, Jakarta, Bahlil langsung mendapat mandat khusus dari Presiden. Tugasnya berat: mengakselerasi implementasi energi bersih dan terbarukan di seluruh Indonesia. Targetnya ambisius, tapi mendesak untuk dicapai.

"Kami baru selesai rapat terbatas dengan Bapak Presiden," ujar Bahlil, Kamis (5/3), sehari sebelum penunjukan resminya.

"Pembahasannya fokus pada implementasi energi bersih. Di dalamnya, termasuk program 100 gigawatt untuk PLTS, lalu energi baru terbarukan lainnya," jelasnya.

Nah, program PLTS skala besar itu rencananya akan diprioritaskan untuk fasilitas publik. Bayangkan, sekolah-sekolah dan desa-desa di pelosok bisa punya sumber listrik mandiri dari matahari. Ini bukan cuma soal pencapaian angka, tapi tentang pemerataan akses energi yang selama ini kerap terpusat di kota besar.

Di sisi lain, satgas ini punya misi strategis lain: menghemat anggaran negara. Selama ini, beban subsidi energi di APBN memang luar biasa besar. Bahlil meyakini, transisi energi bisa jadi solusi.

"Orientasinya jelas," tegasnya. "Transisi energi bisa kita percepat, sekaligus mengurangi subsidi. Dengan mengonversi dari PLTD diesel ke PLTS, akan ada efisiensi subsidi listrik yang signifikan."

Logikanya sederhana: kurangi ketergantungan pada BBM untuk pembangkit listrik, maka pengeluaran negara pun bisa ditekan. Menurut sejumlah analis, potensi penghematannya memang cukup menggoda.

Namun begitu, pekerjaan rumah Bahlil tak berhenti di situ. Ada target lain yang tak kalah menantang: mengkonversi sekitar 120 juta motor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Waktunya cuma 3 sampai 4 tahun. Sebuah target yang, jujur saja, sangat ambisius. Tapi itulah yang harus digarap satgas ini.

Selain soal motor listrik, upaya elektrifikasi di pulau-pulau terpencil juga masuk dalam radar. Daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional akan mengandalkan PLTS skala kecil. Ini bagian dari komitmen perluasan akses energi, sekaligus bukti bahwa transisi energi harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial.

Jadi, dengan penunjukan Bahlil ini, pemerintah seolah ingin menunjukkan bahwa transisi energi bukan lagi wacana. Ia sudah masuk tahap eksekusi, dengan pemimpin lapangan yang punya track record. Tantangannya banyak, mulai dari teknis, pendanaan, hingga perubahan perilaku. Tapi langkah pertama sudah diambil. Tinggal menunggu aksinya di lapangan.