Jakarta, 5 Maret 2026 – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara punya rencana besar. Mereka akan melakukan apa yang disebut sebagai Governance Reset untuk menguatkan fundamental BUMN. Langkah ini, kalau ditanya ke para ahli, dinilai sebagai sesuatu yang perlu dan tepat waktu.
Guru Besar FEB Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, melihat langkah ini dengan optimisme. Menurutnya, ini cara yang bagus untuk membenahi struktur pengelolaan perusahaan milik negara. “Harapannya jelas,” ujarnya, “agar BUMN bisa lebih efisien dan produktif untuk jangka panjang.”
Namun begitu, Syafruddin mengingatkan bahwa reset tata kelola ini punya dua sisi. Di satu sisi, ini adalah koreksi atas masalah-masalah lama yang sudah mengakar. Di sisi lain, ini adalah upaya reposisi strategis untuk masa depan.
Masalahnya, selama puluhan tahun, banyak BUMN terjebak dalam persoalan klasik. Intervensi kebijakan yang terlalu dalam, disiplin investasi yang lemah, plus hubungan yang kerap kabur antara negara sebagai pemilik dan sekaligus pembuat aturan. Kondisi semacam ini, kata Syafruddin, berisiko menurunkan efisiensi dan menciptakan beban fiskal tersembunyi. Di sinilah reset tata kelola diharapkan bisa berperan, dengan memperkuat profesionalisme manajemen dan memisahkan mandat bisnis dari mandat kebijakan.
Artikel Terkait
Pemerintah Tetapkan Jadwal Libur Sekolah Lebaran 2026 dalam Dua Periode
Polri Serahkan Rp 58,1 Miliar Hasil Sitaan Judi Online ke Negara
Akulaku Finance Catat Laba Bersih Melonjak 66% Didorong Layanan Paylater
Presiden Prabowo Gelar Buka Puasa dan Hormati Ulama di Istana