Anggota DPRD Sumut Sebut "Nias Minta Merdeka" Jika Banjir Tak Jadi Bencana Nasional

Suasana di ruang itu tampak tegang. Di hadapan sejumlah warga, Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi NasDem, Berkat Kurniawan Laoly, melontarkan pernyataan yang bakal mengguncang media sosial. Itu terjadi Jumat lalu, 12 Desember 2025. Dalam sebuah video yang kemudian viral, politikus itu menyampaikan ultimatum keras ke pemerintah pusat soal banjir yang melanda Kepulauan Nias.

Intinya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kurniawan menuntut agar banjir di Nias segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Kalau tidak? Ancaman yang diucapkannya terasa menusuk: pemisahan diri.

“Kami masyarakat Nias menyatakan, kalau Presiden menyatakan bencana alam ini bukan bencana nasional, maka kami menyatakan Nias merdeka dari Indonesia ini,”

Ucapannya itu langsung disambut riuh. Teriakan "setuju!" membahana dari para hadirin. Tak butuh waktu lama, video itu pun menyebar. Narasi yang menyertainya bahkan lebih provokatif, menyinggung soal Aceh dan ramalan "Indonesia bubar 2030". Kontan saja, ruang publik langsung ribut.

Di balik pernyataan panas itu, ada persoalan yang sangat konkrit dan mendesak. Menurut Kurniawan, bencana banjir di Sumut telah memutus akses logistik ke Nias. Akibatnya, kehidupan warga di sana tercekik. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tak terkendali.

“Sejak bencana alam terjadi di Sumatera Utara, kami masyarakat Nias jadi miskin. Harga sembako melambung tinggi, bahkan ada yang mencapai Rp300 ribu per kilo,”

Logistik memang kacau. Rute pengiriman barang sekarang berbelit-belit. Dari Medan, barang harus dialihkan dulu ke Padang, baru kemudian bisa dikirim ke Nias. Prosesnya makan waktu. Pengiriman pun cuma bisa dilakukan seminggu sekali. Wajar saja kalau pasokan langka dan harga jadi gila-gilaan.

Nah, di sinilah pangkal tuntutannya. Bagi banyak tokoh dan warga Nias, status 'bencana nasional' bukan sekadar label. Itu adalah kunci. Dengan status itu, penanganan diharapkan bisa lebih cepat, terkoordinasi dengan baik, dan yang paling penting: didanai penuh oleh pusat. Tanpa itu, mereka merasa seperti diabaikan, berjuang sendirian.

Sampai detik ini, pemerintah pusat masih bungkam. Belum ada keputusan resmi tentang status bencana di Nias. Sementara itu, pernyataan Kurniawan Laoly terus bergulir bagai bola api. Reaksinya beragam. Ada yang mendukung karena merasa jeritan ekonomi mereka akhirnya terdengar. Tapi tak sedikit yang mencibir keras, menilai pernyataan 'merdeka' itu berbahaya dan mengancam keutuhan NKRI. Situasinya masih menegangkan.