Pemerintah Bentuk Tim Khusus Pantau dan Lindungi PMI di Timur Tengah

Jakarta – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Terutama bagi nasib pekerja migran Indonesia (PMI) yang jumlahnya ribuan di kawasan itu. Pemerintah, lewat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, menyatakan mereka tak akan tinggal diam.

Negara, kata Mukhtarudin, takkan menunggu situasi memburuk baru bertindak. “Sejak awal eskalasi, kami telah mengaktifkan mekanisme crisis management,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima media, Selasa (3/3/2026).

Pemantauan, menurutnya, sudah berjalan setiap hari. Semua dilakukan secara terintegrasi dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan RI di lapangan.

Di sisi lain, langkah konkret pun segera diambil. Kementerian P2MI lewat Ditjen Pelindungan membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik. Tugasnya? Mendata dan memutakhirkan informasi secara real-time soal kondisi PMI di negara-negara terdampak. Wilayah seperti Qatar dan area di sekitar instalasi militer jadi perhatian khusus.

“Kami menyiapkan berbagai skenario, termasuk evakuasi dan pengetatan penempatan,” ujar Mukhtarudin. Semua rencana, klaimnya, disusun berdasarkan fakta di lapangan, koordinasi diplomatik yang ketat, dan tentu saja prinsip kehati-hatian.

Tak cuma itu. Pemetaan zona berisiko tinggi terus diperbarui untuk mendukung keputusan yang cepat. PMI diimbau keras untuk menjauhi titik konflik, pangkalan militer, dan lokasi rawan lainnya. Jika diperlukan, mereka harus segera pindah ke tempat yang lebih aman.