Sekjen Partai Demokrat yang juga duduk di Komisi VI DPR, Herman Khaeron, angkat bicara soal rencana impor mobil pikap dari India. Ia justru setuju kalau rencana itu ditunda dulu. Soalnya, menurutnya, pembahasan pengadaan kendaraan untuk Koperasi Merah Putih itu sama sekali nggak transparan di internal DPR.
Menurut Herman, semuanya berawal dari paparan mitra kerja komisinya, Agrinas Pangan Nusantara. Waktu itu, mereka cuma bilang soal alokasi dana Rp 3 miliar per desa. Rinciannya ya untuk gedung, modal kerja, lalu sarana-prasarana termasuk transportasi. Tapi, detailnya apa? Nggak jelas.
"(Agrinas) tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa,"
kata Herman di Senayan, Kamis lalu.
Nah, yang bikin dia kaget, informasi soal impor puluhan ribu kendaraan itu malah muncul dari pemberitaan media. Tiba-tiba saja, ada wacana impor 105 ribu unit kendaraan dengan nilai fantastis.
Artikel Terkait
Korlantas Tinjau Kesiapan Pelabuhan Jelang Operasi Ketupat 2026
Menteri Ekonomi Kreatif Buka Bazar Ramadan 2026 di Lhokseumawe, Dorong Brand Lokal
Anwar Abbas Ungkap Rahasia Sukses Chairul Tanjung: Kerja Hingga Tengah Malam
Pemerintah Perpanjang Tenor KPR Subsidi hingga 30 Tahun untuk Ringankan Cicilan