Dua Tentara Korea Utara di Ukraina Terjebak, Desak Suaka ke Seoul Hadapi Kebuntuan Diplomatik

"Secara historis, selama dan setelah Perang Korea, tawanan perang yang kembali dilaporkan dikenai kerja paksa dan diklasifikasikan sebagai unsur bermasalah," jelasnya.

"Para tahanan ini kemungkinan takut akan konsekuensi serupa jika kembali," tambah Oh. Meski demikian, ia juga mempertimbangkan kemungkinan lain. "Pembalasan terhadap keluarga mereka mungkin saja terjadi. Namun pemerintah Korea Utara mungkin menghindari langkah ekstrem untuk mencegah sorotan internasional."

Kebuntuan Diplomatik dan Pertimbangan Politik Seoul

Di tengah semua itu, posisi pemerintah Korea Selatan tampak berhati-hati, bahkan cenderung pasif. Padahal, secara konstitusional, warga Korea Utara dianggap sebagai warga negara Korea Selatan. Peter Oh menganalisis bahwa penundaan ini dipicu oleh kerumitan yang melibatkan banyak pihak.

"Penundaan ini disebabkan oleh kerumitan hukum dan diplomatik internasional yang melibatkan Ukraina, Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan," ujarnya.

"Meskipun pemerintah Korea Selatan telah menyatakan minatnya secara umum, mereka belum mengambil langkah langsung, kemungkinan karena implikasi geopolitik yang sensitif," imbuhnya. Situasi ini diperparah dengan nada rekonsiliasi yang coba dibangun Presiden Lee Jae Myung terhadap Pyongyang.

Oh menegaskan prinsip yang seharusnya dipegang. "Posisi kami adalah, terlepas dari interpretasi konstitusi, para tentara ini memiliki hak untuk mencari suaka di Korea Selatan atau negara ketiga berdasarkan kehendak bebas mereka."

Kritik atas Kurangnya Upaya Nyata

Di lapangan, pembicaraan antara Seoul dan Kyiv dilaporkan mengalami kebuntuan. Tanpa kesepakatan, dikhawatirkan Ukraina akan menyerahkan kedua tentara itu kepada Rusia. Kim Eujin, sang aktivis, menyuarakan kekecewaannya yang mendalam terhadap pemerintah Korea Selatan.

Ia menegaskan bahwa secara hukum, tidak ada halangan bagi Ukraina untuk membebaskan mereka, maupun bagi mereka untuk pergi ke Korea Selatan.

"Mereka terus mengatakan ini adalah 'isu yang rumit,' tetapi saya tidak merasa mereka benar-benar berusaha keras," katanya tentang pemerintah Korea Selatan.

"Presiden Lee, Kementerian Unifikasi, dan Kementerian Luar Negeri tampaknya lebih peduli untuk tidak membuat Kim Jong Un marah daripada membawa kedua pria ini ke Korea Selatan," ujar Kim dengan nada kesal. "Jika ini semata-mata soal hak asasi manusia, mereka pasti sudah tiba di sini. Seolah-olah pemerintah justru mencari alasan agar mereka tidak datang."

Hingga berita ini diturunkan, Korea Utara tetap bungkam secara publik mengenai nasib dua prajuritnya. Sementara itu, dua nyawa itu tetap terjebak dalam limbo diplomatik, menunggu keputusan yang akan menentukan masa depan mereka.