Banten Catatkan Pertumbuhan Ekonomi 5,37% dan IPM 77,25 di Tahun Pertama Andra-Dimyati

MURIANETWORK.COM - Pemerintahan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah mencatatkan sejumlah capaian signifikan pada tahun pertama masa jabatannya. Berdasarkan data resmi, berbagai indikator makro pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 tidak hanya tercapai, tetapi beberapa di antaranya bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Prestasi Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro, yang menjadi tolok ukur utama kinerja ekonomi dan sosial suatu daerah, menunjukkan tren positif di Banten. Delapan dari sembilan target yang dicanangkan untuk tahun 2025 berhasil diraih, dengan catatan kinerja yang cukup mengesankan.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman, memaparkan rincian capaian tersebut. "Pada tahun 2025, IPM Provinsi Banten mencapai 77,25 poin. Capaian itu melampaui target RPJMD sebesar 76,50 dan menempatkan Provinsi Banten sebagai tujuh besar nasional dalam kategori IPM tinggi," jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/2/2026).

Perekonomian daerah juga menunjukkan ketahanan yang baik. Pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,37 persen, angka yang lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 5,20 persen. Pencapaian ini sekaligus melanjutkan tren positif dari tahun sebelumnya.

Arif menambahkan bahwa momentum pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor strategis. "Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten bergerak positif ditopang oleh kinerja stabil pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian sebagai motor penggerak utama. Hal ini sejalan dengan realisasi investasi di Provinsi Banten yang meningkat signifikan pada tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp 130,2 triliun," ungkapnya.

Di sisi penyerapan tenaga kerja dan pemerataan, angka-angka yang dirilis juga menggembirakan. Jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 5,80 juta orang pada awal 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga 5,51 persen, hampir menyentuh target yang dicanangkan.

Pencapaian lain yang patut dicatat adalah PDRB per kapita yang melampaui Rp74 juta, kontribusi terhadap ekonomi nasional yang stabil, serta peningkatan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Data-data ini secara kolektif menggambarkan sebuah lompatan pembangunan yang berimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dukungan dari Tata Kelola Pemerintahan yang Solid

Kinerja pembangunan yang baik tentu tidak lepas dari fondasi tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan konsistensi yang kuat.

Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk LKPD APBD telah berlangsung selama sembilan tahun berturut-turut, sebuah rekor yang membuktikan komitmen terhadap transparansi dan disiplin fiskal. Selain itu, peningkatan signifikan terlihat pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini masuk kategori sangat baik.

Kualitas kebijakan daerah dan keterbukaan informasi publik juga mendapat pengakuan nasional. Provinsi Banten meraih predikat 'Sangat Baik' dalam Indeks Kualitas Kebijakan dan kembali dinilai 'Informatif' dalam anugerah keterbukaan informasi.

Arif Agus Rakhman menutup paparannya dengan menekankan posisi Banten dalam peta kinerja nasional. "Dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Provinsi Banten masuk 10 besar nasional. Provinsi Banten berada di peringkat kesembilan dari 34 provinsi dengan status kinerjanya tinggi. Capaian tersebut diperkuat dengan raihan kategori A (Sangat Baik) dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025," pungkasnya.

Rangkaian data dan pengakuan ini menunjukkan bahwa langkah awal periode kepemimpinan ini dibangun di atas fondasi tata kelola yang baik, yang kemudian berimbas pada capaian-capaian riil di lapangan bagi masyarakat Banten.