Peserta BPJS Nonaktif di Jakarta Dapat Reaktivasi via Puskesmas

Sementara itu, untuk kondisi non-darurat, mekanisme yang berlaku melibatkan proses verifikasi lebih mendalam. Reaktivasi akan diajukan melalui Dinas Sosial dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan lapangan atau ground checking untuk memastikan kelayakan peserta berdasarkan data kemiskinan.

"Kalau tidak emergency, maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBI JK-nya. Sesuai prosedur melalui Dinas Sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di desil 1 sampai 5, maka akan direaktivasi kembali," ungkap Ani.

Koordinasi Antarfasilitas Kesehatan

Ani juga menambahkan, dalam situasi gawat darurat, rumah sakit dapat langsung berkoordinasi dengan puskesmas sesuai domisili peserta. Langkah ini diambil agar proses pengalihan segmen atau reaktivasi dapat dipercepat, meminimalisir penundaan pelayanan yang bisa berdampak pada keselamatan pasien.

Dampak Pembaruan Data dan Komitmen Pemprov

Kebijakan ini menjadi respons atas penonaktifan sejumlah besar peserta PBI di Jakarta menyusul pembaruan data terpusat. Gubernur Pramono Anung mengakui besarnya angka warga yang terdampak, namun menekankan komitmen pemerintah daerah untuk tetap hadir.

"Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang," tegas Pramono.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa meski terjadi perubahan status pada tingkat pusat, jaminan kesehatan bagi warga Jakarta, terutama yang paling membutuhkan, akan terus diupayakan melalui skema-skema yang dimiliki pemerintah daerah. Fleksibilitas prosedur di puskesmas menjadi salah satu bentuk implementasi dari komitmen tersebut di lapangan.