Pemprov DKI Siap Ikuti Arahan Pusat Terkait WFH/WFA

Jakarta sedang bersiap. Menyusul ketegangan yang memanas di Timur Tengah dan desakan untuk menghemat energi, wacana kerja dari rumah atau dari mana saja bagi pegawai pemerintah kembali mencuat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapan penuh ibukota untuk menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) itu.

“Untuk work from anywhere atau work from home, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat lalu.

Bagi dia, kebijakan semacam ini bukan hal baru. Pemprov DKI sudah beberapa kali melakukannya, dan menurut pengalaman, layanan kepada masyarakat tidak sampai terganggu. Intinya, tidak ada beban berarti.

“Untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permennya segera dikeluarkan untuk pengaturan itu,” ucapnya lagi. Jadi, sekarang tinggal menunggu lampu hijau dari pusat.

Nah, dari pusat sendiri, sinyalnya sudah cukup jelas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH. Ini sebagai langkah antisipasi dampak konflik Timur Tengah yang belum juga reda.

Yang menarik, Purbaya menepis kekhawatiran soal turunnya produktivitas. Asal diterapkan dengan cermat, dampaknya justru bisa positif.

“Enggak (ganggu produktivitas) kalau kita pilih dengan cermat,” tegasnya usai rapat terbatas di Istana, Kamis.

Dia bahkan punya contoh konkret. Misalnya, memilih hari Jumat untuk WFH. Hari itu kan hari kerja yang lebih pendek. Logikanya, kalau banyak orang tidak perlu berkendara ke kantor, penghematan BBM pasti bisa diraih. Angkanya berapa persen? Itu yang masih dikalkulasi.

Jadi, semuanya tinggal menunggu waktu. Antisipasi dilakukan, mekanisme disiapkan, dan pengalaman masa lalu jadi bahan pertimbangan. Tinggal menunggu ketukan palu kebijakan resmi dari pemerintah.