Wali Kota Bandung Soroti Sistem Manual sebagai Akar Masalah Parkir Liar

Mengoptimalkan Aset dan Mencari Solusi Jangka Panjang

Dalam perjalanan menuju digitalisasi, Pemkot Bandung juga menghadapi tantangan terkait aset yang ada. Farhan menyoroti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pernah menyebut mesin parkir sebagai bentuk pemborosan. Namun, ia melihat bahwa aset daerah tersebut tidak dapat serta-merta dihapuskan, melainkan harus dimaksimalkan fungsinya.

"Mesin parkir memang pernah dinilai BPK sebagai pemborosan, tapi itu sudah jadi aset daerah dan tidak bisa dihapus sembarangan. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkannya," jelas Farhan.

Lebih jauh, untuk solusi yang bersifat permanen, Wali Kota membuka opsi pembangunan gedung parkir vertikal. Solusi struktural ini dinilainya sebagai jawaban ideal yang dapat mengatasi dua masalah sekaligus: mengurangi kemacetan akibat parkir di badan jalan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau solusi paling ideal, sebetulnya saya ingin mencari investor untuk membangun gedung parkir. Itu solusi paling enak," tandas Farhan.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa penanganan parkir liar di Kota Bandung dirancang dengan pendekatan bertahap. Mulai dari penertiban operasional, modernisasi sistem, hingga pembangunan infrastruktur pendukung, dengan harapan dapat memutus siklus "kucing-kucingan" yang telah berlangsung lama.