Prabowo Siap Mundur dari Dewan Perdamaian Jika Dinilai Tak Berpengaruh

Cholil Nafis, Wakil Ketua Umum MUI, mengungkap sebuah komitmen tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Komitmen itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan sejumlah perwakilan ormas Islam. Intinya? Presiden siap mundur dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian jika jalannya ternyata tak searah dengan nilai yang dipegang Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Cholil sendiri menyampaikan beberapa poin penting kepada Prabowo. Visinya harus jelas: penjajahan di mana pun wajib dihapuskan, itu amanat konstitusi. Namun begitu, Cholil mengaku masih skeptis. Alasannya sederhana; Israel masih terus menyerang Gaza padahal gencatan senjata sudah disepakati.

"Saya yang menyampaikan langsung, kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina," kata Cholil.

Lalu ia menambahkan, "Yang kedua, serangan itu masih ada."

Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa lalu.

Tak cuma soal serangan, Cholil juga menyoroti peran pasukan perdamaian. Jangan sampai, pasukan Indonesia yang dikirim justru berhadapan dengan Hamas. Ia ingin pastikan bahwa perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka tidak dilawan oleh kita. Poin lainnya, ia menekankan bahwa perdamaian yang diperjuangkan haruslah nyata, bukan sekadar damai semu yang membiarkan penjajahan tetap berlangsung.

"Ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka," tegasnya.

"Yang keempat, kita tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka terjajah. Kita ingin damai dan merdeka."

Menurut Cholil, respons Prabowo terhadap paparannya cukup jelas. Presiden konon tak ingin Indonesia malah melegitimasi aksi penjajahan, atau sekadar jadi pelengkap penderita.

"Iya, beliau merespons yang saya sampaikan. Merespons, saya bilang, jangan sampai kita melegitimasi terhadap penjajahan itu dan kita hanyalah menjadi pelengkap," lanjut Cholil.

Nah, dari situlah kemudian Prabowo menyatakan sikapnya. Intinya, jika Board of Peace itu nanti kebijakannya tidak sesuai, Indonesia akan mengambil sikap abstain. Bahkan, Presiden siap keluar sama sekali dari forum tersebut.

"Kata Pak Presiden, ketika itu kebijakan kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami akan abstain dan absen. Abstain dan absen," ujar Cholil menirukan.

"Kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP itu."

Jadi, apa langkah selanjutnya? Pemerintah akan mencermati dulu perkembangan dalam beberapa waktu ke depan. Sikap abstain akan diambil di setiap agenda yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Tapi jika kehadiran Indonesia ternyata tak memberi pengaruh apa-apa, mundur adalah opsi yang sudah dijanjikan.

"Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia," jelas Cholil.

"Ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar. Jadi absen, abstain ketika kegiatan itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, dan jika tidak berpengaruh maka akan keluar."